More

    Tolak Omnibus Law, 20 Ribu Buruh Asal Banten Kepung Senayan

    Must Read

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Puluhan ribu buruh asal Banten hari ini melakukan aksi demonstrasi di halaman Gedung DPR RI terkait penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.

    Koordinator Lapangan (Korlap) dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Puji santoso mengatakan, Demonstrasi akan dipusatkan di depan Gedung DPR RI Senayan Jakarta.

    “Kalau dari Banten estimasi kami mencapai 20 ribuan buruh, dan kalau total se-nasional ada 70 ribuan,” katanya kepada awak media, Selasa (25/8/2020).

    Puji menyebut, Omnibus Law akan merugikan kelas pekerja melalui beberapa pasal yang sengaja dimonopoli pengusaha, pasal-pasal itu untuk mempermudah investasi di Banten dan umumnya Indonesia.

    “Jadi jelas pihak buruh yang dirugikan, bahkan Pemerintah Daerah dan organisasi stakeholder cenderung tidak memahami materi UU ini, sehingga diam saja,” terangnya.

    Kewenangan yang dimiliki daerah, Kata Puji, hanya 30 persen, sehingga pemerintah pusat akan leluasa dalam mengeluarkan kebijakan di daerah.

    “Ya seperti izin lingkungan itu di mekanisme UU sebelumnya masuk unsur delik, tapi di Omnibus Law kan beda ceritanya,” ungkapnya.

    Ia menuturkan, persoalan perijinan sangat mengkhawatirkan untuk di monopoli, sehingga akan melahirkan kebijakan yang menyimpang di tengah ketimpangan rakyat. “Itu Hak Guna Usaha (HGU). Sekarangkan batasnya 30 tahun, tapi di RUU ini menjadi 90 tahun. Bahkan melebihi di zaman kompeni yang hanya 60 tahun,” tegasnya.

    Tak hanya itu, sambung Puji, masalah upah pun jadi sorotan karena dibawah upah minimum, imbasnya kondisi buruh semakin dipersulit dan ruang demokrasi dipersempit.

    “Bicara jam kerja, meski katanya sama 8 jam, tapi sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak yang tadinya hanya 5 jenis pekerjaan. Tapi sekarang bebas,” jelasnya.

    Selain itu, Puji menegaskan menjamurnya Tenaga Kerja Asing (TKA) hingga ke daerah sebagai bukti negara tidak hadir untuk mensejahterakan tenaga lokal.

    “Dari awal pemerintah tidak menyiapkan instrumen, sehingga dengan kedatangan TKA masyarakat dibiarkan berjuang sendiri,” tutupnya. (Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri. Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...
    - Advertisement -
    - Advertisement -