More

    Tolak Omnibus Law, 20 Ribu Buruh Asal Banten Kepung Senayan

    Must Read

    Kasus Terkonfirmasi Covid-19 Kota Serang Capai 760 Orang, 20 Orang Diantaranya Meninggal

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Serang kini tembus sebanyak 760 orang, hal itu lantaran setiap harinya...

    Berkah Jelang Pilkada Serentak Bagi Petugas Pelipat Surat Suara

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Jelang Pilkada serentak 2020 ternyata membawa berkah bagi para petugas pelipat surat suara untuk pemilihan bupati Serang...

    Ribuan Orang Berkerumun Hadiri Haul Syekh Abdul Qadir Jaelani, Gubernur WH: Saya Tidak Hadir

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) menyatakan, pihaknya secara resmi telah memberikan izin perihal acara Haul Syekh Abdul...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Puluhan ribu buruh asal Banten hari ini melakukan aksi demonstrasi di halaman Gedung DPR RI terkait penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.

    Koordinator Lapangan (Korlap) dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Puji santoso mengatakan, Demonstrasi akan dipusatkan di depan Gedung DPR RI Senayan Jakarta.

    “Kalau dari Banten estimasi kami mencapai 20 ribuan buruh, dan kalau total se-nasional ada 70 ribuan,” katanya kepada awak media, Selasa (25/8/2020).

    Puji menyebut, Omnibus Law akan merugikan kelas pekerja melalui beberapa pasal yang sengaja dimonopoli pengusaha, pasal-pasal itu untuk mempermudah investasi di Banten dan umumnya Indonesia.

    “Jadi jelas pihak buruh yang dirugikan, bahkan Pemerintah Daerah dan organisasi stakeholder cenderung tidak memahami materi UU ini, sehingga diam saja,” terangnya.

    Kewenangan yang dimiliki daerah, Kata Puji, hanya 30 persen, sehingga pemerintah pusat akan leluasa dalam mengeluarkan kebijakan di daerah.

    “Ya seperti izin lingkungan itu di mekanisme UU sebelumnya masuk unsur delik, tapi di Omnibus Law kan beda ceritanya,” ungkapnya.

    Ia menuturkan, persoalan perijinan sangat mengkhawatirkan untuk di monopoli, sehingga akan melahirkan kebijakan yang menyimpang di tengah ketimpangan rakyat. “Itu Hak Guna Usaha (HGU). Sekarangkan batasnya 30 tahun, tapi di RUU ini menjadi 90 tahun. Bahkan melebihi di zaman kompeni yang hanya 60 tahun,” tegasnya.

    Tak hanya itu, sambung Puji, masalah upah pun jadi sorotan karena dibawah upah minimum, imbasnya kondisi buruh semakin dipersulit dan ruang demokrasi dipersempit.

    “Bicara jam kerja, meski katanya sama 8 jam, tapi sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak yang tadinya hanya 5 jenis pekerjaan. Tapi sekarang bebas,” jelasnya.

    Selain itu, Puji menegaskan menjamurnya Tenaga Kerja Asing (TKA) hingga ke daerah sebagai bukti negara tidak hadir untuk mensejahterakan tenaga lokal.

    “Dari awal pemerintah tidak menyiapkan instrumen, sehingga dengan kedatangan TKA masyarakat dibiarkan berjuang sendiri,” tutupnya. (Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Jadi Tempat Esek-Esek, Pemkot Serang Bakal Sulap Kepandean

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Kerap dijadikan tempat esek-esek, Pasar Kepandean direncanakan bakal di tata ulang atau dijadikan tempat terbuka hijau pada...

    Puluhan Sekolah di Kota Serang Dikategorikan Belum Ramah Anak

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Puluhan sekolah SMP di Kota Serang masih di dikategorikan sebagai Sekolah Ramah Anak. Pasalnya, masih banyak syarat-syarat yang belum terpenuhi dari sekolah...

    FPUIB di Polisikan, Advokat: Ada Orang Yang Benci Islam

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Warga Kota Serang berinisial H didampingi kuasa hukum dari Banten Lawyers Club (BLC) melaporkan dugaan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) pada acara Apel...

    Diduga Deklarasi Damai Langgar Prokes, FPUIB di Polisikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Warga Kota Serang berinisial H melaporkan dugaan pelanggaran protokol kesehatan (Prokes) pada acara Apel Akbar deklarasi damai yang digelar oleh Forum Persaudaraan...

    APBD Kota Serang Tahun 2021 Defisit 75 Miliar

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Serang tahun anggaran 2021 alami defisit sebesar Rp 75,5 miliar. Demikian hal tersebut di...
    - Advertisement -
    - Advertisement -