More

    Galian C Disoal, Begini Kata Pemkab Serang

    Must Read

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Maraknya aktivitas pengerukan tanah alias galian C di Kabupaten Serang disoal warga. Pasalnya, baru-baru ini warga Sanding, Kecamatan Petir melakukan aksi penolakan galian C serta menuntut pemerintah untuk mencabut seluruh izin perusahaan.

    Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa mengaku, meski tak memiliki kewenangan untuk mencabut izin operasional perusahaan. Namun, pihaknya akan mengevaluasi perusahaan sesuai rekomendasi yang dikeluarkan Pemkab Serang.

    “Yang mengeluarkan izin galian C bukan di kita (Pemkab Serang) itu provinsi, tapi kita tidak akan berikan rekomendasi kepada pemohon-pemohon galian C yang memang berdampak bagi masyarakat, kan rekomendasinya di kita (Pemkab Serang),” ucapnya kepada awak media saat ditemui di Gedung DPRD Kabupaten Serang, Senin (31/8/2020)

    Pandji menyebut, penerbitan izin dokumen amdal harus betul-betul memuat seluruh aspek lingkungan serta kemanfaatan bagi warga sekitar, jika tidak, menurutnya perusahaan tidak berhak untuk mengoperasionalkan perusahaanya tersebut.

    “Pengambilan tanah itu harus dikaji dulu amdalnya, di amdal nanti diukur mudharat dengan manfaatnya, kalau mudharat lebih besar melalui hasil studi amdal itu perusahaan tidak boleh berlanjut,” terangnya.

    Sejauh ini, kata Pandji, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan galian C cukup besar sehingga perlu dikaji ulang awal perencanaan perizinannya, tak hanya itu, menurutnya kontribusi galian C terhadap pendapatan daerah pun tidak terlalu besar justru lebih besar dampaknya.

    “Nah kalau kita itung-itung pendapatan daerah dengan kerusakan lingkungan tidak berbanding lurus, tapi prinsipnya kita tidak bicara tentang PAD, berapapun besaran PAD kalau ternyata kerugian lingkungannya lebih besar kita akan tolak itu,” jelasnya.

    Pandji mengungkapkan, pemkab dilematis karena terkadang masyarakat lokal ikut andil untuk memuluskan operasional perusahaan. “Kalau dampaknya menimbulkan banjir longsor itu kita tidak akan rekomendasi tapi kan terkadang kita tidak tahu ujung-ujungnya sudah keluar aja izinnya,” tegasnya.

    “Kembali lagi ke orang-orang lokal, keluarnya izin itu kan diback up juga oleh orang lokal, masalahnya mereka yang memback up nya,” tuturnya.

    Sementara itu, Wakil ketua komisi I DPRD Kabupaten Serang, Abdul Kholiq menegaskan apabila perusahaan tidak menjalankan kesepakatan yang telah dibuat pada saat pendirian perlu diberikan sanksi.

    “Kalau ada yang melanggar kesepakatan, itu ada ketentuan lain. Jadi harus mengikuti kesepakatan,” tegasnya.

    Kedepannya, dikatakan Kholik, masyarakat Desa Sanding harus menjaga kondusifitas serta tidak menghalang-halangi perusahaan sepanjang kegiatan usaha sudah menempuh ketentuan yang berlaku.

    “Karena ini bermanfaat untuk masyarakat Desa Sanding juga. Pada prinsipnya, Pemkab Serang menginginkan investasi nyaman, masyarakat tentram,” tutupnya. (Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...

    Dianggap Extra Ordinary Craem, Akademisi UNMA Desak Polda Banten Usut Pengedar Rokok Ilegal di Lebak Selatan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Akademisi Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Mathla'ul Anwar (UNMA) Banten Ipul Saepuloh, mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Banten untuk mengusut tuntas peredaran rokok Ilegal...
    - Advertisement -
    - Advertisement -