More

    Soal Sengketa Aset, Furtasan Sebut Pemkab Serang Ngeyel

    Must Read

    Banser Bantah Terlibat Dalam Deklarasi Penoalakan Habib Rizieq Shihab

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ormas Banser Banten membantah keterlibatan dalam menolak rencana kehadiran pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab...

    Dikawal Aparat, Warga Padarincang Pukul Mundur Alat Berat PLTPB

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ratusan warga Padarincang yang menghalau alat berat perusahaan PT Sintesa Geothermal Banten (PT SBG) atau Pembangkit Listrik...

    Ungkapkan Kekesalan, Warga Cikeusal Buat Kuburan dan Tanam Pisang di Jalan Rusak

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Puluhan warga Kampung Ciakar, Desa Sukarame, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang menanam pohon pisang di sepanjang jalan rusak...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Sengketa aset antara Pemerintah Kota (Pemkot) Serang dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang tak kunjung menemui titik terang. Sebab, usai dimediasi KPK hingga kini Pemkab tak kunjung menyerahkan sisa aset milik Pemkot Serang.

    Menanggapi hal itu, Anggota Komisi V DPRD Porvinsi Banten Furtasan Ali Yusuf menyebut, Pemkab Serang terkesan ngeyel karena secara hukum pelimpahan aset dari Pemkab Serang ke Pemkot Serang seharusnya sudah beres pada tahun 2012. Hal itu sesuai amanat UU Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Serang, didalamnya disebutkan bahwa penyerahan aset diberikan waktu 5 tahun terhitung dari pelantikan penjabat Walikota Serang.

    “Sampai sekarang saya belum dapat progresnya. Ada keengganan dari pihak Kabupaten Serang menyerahkan aset secara keseluruhan ke Pemkot Serang. Dia (Pemkab) menafsirkan sendiri tentang UU pemekaran daerah, bahwa itu (sisa aset) tidak dapat diberikan gitu kan, padahal batas waktunya sudah jelas kan 5 tahun,” ucapnya saat ditemui di Puspemkot Serang, Senin (31/8/2020).

    Seharusnya, kata Furtasan, semua aset milik Kota Serang diserahkan secara sukarela. Namun hingga kini Pemkab tetap ngotot untuk memakai aset tersebut. “Yang lebih parah lagi itu bukan diserahkan kepada Kota Serang tapi diserahkan ke vertikal, ini perlu digugat secara hukum agar jelas saja statusnya,” katanya.

    Poltisi Nasdem itu menegaskan, langkah hukum perlu ditempuh pemkot agar duduk persoalan aset cepat selesai. Namun, jika pemkab ada itikad baik, maka cukup di meja mediasi.

    “Kalau masih bisa musyawarah melalui kesadaran masing-masing pihak duduk bareng aja selesaikan, toh itu aset negara juga kan,” ungkapnya.

    Untuk bangunan Pendopo Kabupaten Serang yang saat ini masih digunakan. Bisa saja secara administrasi atau dokumen diserahkan ke Kota Serang. Tetapi, jika Pemkab Serang masih membutuhkan bisa digunakan dengan status pinjaman.

    “Jadi, statusnya dulu supaya aset daerah tercatat sehingga ketika diperiksa BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) jelas aset kota ada berapa?,” terangnya.

    Kedepannya, ia berharap ada semacam kerelaan dari pemkab untuk menyerahkan aset milik kota sesuai dengan perintah hukum, karena saat ini pemkot dirugikan dan berdampak pada stagnasi pembangunan pemerintahan.

    “Karena kan begini pertama Kota Serang ditahan tidak boleh membangun gedung baru, tujuan apa coba?, karena kan mau dapat limpahan dari kabupaten, tapi sampai hari ini kemana aset itu, akhirnya tidak realisasi juga,” tandasnya. (Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Diduga Hendak Akhiri Hidup, Seorang Wanita Bergelantungan di Jembatan Baru Ciujung-Kragilan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Entah apa yang dipikirkan seorang wanita yang hendak mengakhiri hidupnya di salah satu jembatan baru Ciujung-Kragilan. Namun, menurut...

    Ibu dan Anak di Serang Diduga Jadi Korban Pencabulan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Dugaan pencabulan oleh oknum ahli gigi yang berpraktik di sekitar lampu merah Ciruas dilaporkan ke Polres Serang. Dugaan pencabulan tersebut menimpa Ika Lestari,...

    Dikawal Aparat, Warga Padarincang Pukul Mundur Alat Berat PLTPB

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ratusan warga Padarincang yang menghalau alat berat perusahaan PT Sintesa Geothermal Banten (PT SBG) atau Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) berhasil...

    Warga Padarincang Hadang Alat Berat PLTPB

    SERANG/POSPUBLIK.CO- Ratusan warga Padarincang, Kabupaten Serang, berhamburan disepanjang jalan bersiap melakukan penghadangan alat berat perusahaan Pembangkit ListrtikTenaga Panas Bumi (PLTPB) alias Getohermal. Berdasarkan informasi yang...

    UMK Banten 2021 Naik Sebesar 1,5 Persen, Ini Besaranya

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Gubernur Banten Wahidin Halim telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2021 di seluruh wilayah Banten naik sebesar 1,5 persen. Penetapan tersebut tertuang...
    - Advertisement -
    - Advertisement -