More

    Soal Sengketa Aset, Furtasan Sebut Pemkab Serang Ngeyel

    Must Read

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Sengketa aset antara Pemerintah Kota (Pemkot) Serang dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang tak kunjung menemui titik terang. Sebab, usai dimediasi KPK hingga kini Pemkab tak kunjung menyerahkan sisa aset milik Pemkot Serang.

    Menanggapi hal itu, Anggota Komisi V DPRD Porvinsi Banten Furtasan Ali Yusuf menyebut, Pemkab Serang terkesan ngeyel karena secara hukum pelimpahan aset dari Pemkab Serang ke Pemkot Serang seharusnya sudah beres pada tahun 2012. Hal itu sesuai amanat UU Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Serang, didalamnya disebutkan bahwa penyerahan aset diberikan waktu 5 tahun terhitung dari pelantikan penjabat Walikota Serang.

    “Sampai sekarang saya belum dapat progresnya. Ada keengganan dari pihak Kabupaten Serang menyerahkan aset secara keseluruhan ke Pemkot Serang. Dia (Pemkab) menafsirkan sendiri tentang UU pemekaran daerah, bahwa itu (sisa aset) tidak dapat diberikan gitu kan, padahal batas waktunya sudah jelas kan 5 tahun,” ucapnya saat ditemui di Puspemkot Serang, Senin (31/8/2020).

    Seharusnya, kata Furtasan, semua aset milik Kota Serang diserahkan secara sukarela. Namun hingga kini Pemkab tetap ngotot untuk memakai aset tersebut. “Yang lebih parah lagi itu bukan diserahkan kepada Kota Serang tapi diserahkan ke vertikal, ini perlu digugat secara hukum agar jelas saja statusnya,” katanya.

    Poltisi Nasdem itu menegaskan, langkah hukum perlu ditempuh pemkot agar duduk persoalan aset cepat selesai. Namun, jika pemkab ada itikad baik, maka cukup di meja mediasi.

    “Kalau masih bisa musyawarah melalui kesadaran masing-masing pihak duduk bareng aja selesaikan, toh itu aset negara juga kan,” ungkapnya.

    Untuk bangunan Pendopo Kabupaten Serang yang saat ini masih digunakan. Bisa saja secara administrasi atau dokumen diserahkan ke Kota Serang. Tetapi, jika Pemkab Serang masih membutuhkan bisa digunakan dengan status pinjaman.

    “Jadi, statusnya dulu supaya aset daerah tercatat sehingga ketika diperiksa BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) jelas aset kota ada berapa?,” terangnya.

    Kedepannya, ia berharap ada semacam kerelaan dari pemkab untuk menyerahkan aset milik kota sesuai dengan perintah hukum, karena saat ini pemkot dirugikan dan berdampak pada stagnasi pembangunan pemerintahan.

    “Karena kan begini pertama Kota Serang ditahan tidak boleh membangun gedung baru, tujuan apa coba?, karena kan mau dapat limpahan dari kabupaten, tapi sampai hari ini kemana aset itu, akhirnya tidak realisasi juga,” tandasnya. (Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri. Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...
    - Advertisement -
    - Advertisement -