More

    Minta Kenaikan Gaji, Pamdal Geruduk DPRD Banten

    Must Read

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Sejumlah Pengamanan Dalam (Pamdal) di lingkungan Provinsi Banten yang tergabung dalam persatuan pengamanan dalam indonesia (Prada) menggeruduk DPRD Banten, Selasa (1/9/2020). Mereka menuntut kenaikan gaji sesuai Upah Minimum Kerja (UMK) Kota Serang senilai Rp 3,8 Juta.

    Ketua Prada Asep Bima mengungkapkan, ditengah pandemi Covid-19 upah kecil sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terlebih Pemprov Banten tidak pernah memperhatikan kesejahteraan Pamdal.

    “Kami kerja 12 jam gaji kami hanya Rp 2,1 juta dan sangat jauh sekali dengan UMK Kota Serang senilai Rp 3,8 juta, padahal Kami masuk teritorial kota serang,” ucapnya kepada awak media.

    Asep mengakui, dalam pinjaman utang Pemprov Banten ke PT SMI senilai Rp 4,1 triliun tidak sedikitpun diperuntukan untuk kesejahteraan pamdal sehingga Pemprov Banten terkesan tebang pilih.

    “Pada anggaran pinjaman Rp4,1 triliun itu kami tidak kebagian,” ungkapnya.

    Saat ini, ujar Asep, pekerja pamdal kurang lebih ada sekitar 989 anggota yang tersebar di 42 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sementara, menurutnya usia kerja pamdal rata sudah puluhan tahun.

    “Kerja Kita berpariatif ada yang 15 tahun ada juga yang 12 Tahun, bahkan ada yang 20 tahun dengan penghasilan Rp2,1 juta,” terangnya.

    Asep pun berharap tuntutannya dapat terpenuhi agar kesejahteraan dirasakan dengan adil. “Tuntutan kami sudah diakomodir dan langsung akan dibawa ke TAPD, kita berdo’a saja mudah-mudahan terealisasi di APBD tahun 2021,” kata Asep.

    Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Banten Asep Hidayat mengaku, sangat prihatin dengan kondisi pamdal. Dalam waktu cepat pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Pemprov Banten untuk mengusulkan pengajuan penyesuaian upah pamdal pada APBD 2021.

    “Harapan kami eksekutif bisa memikirkan nasib mereka (Pamdal) karena sekarang ini selain inflasi tinggi yang menjadikan barang-barang dan kebutuhan logistik khususnya sembako itu naik dengan gaji Rp 2,1 juta tidak akan mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka,” ungkap Asep.

    Dalam kondisi sekarang, sambung Asep, pandemi Covid-19 telah memporak-porandakan kehidupan sosial masyarakat. “Bukan hanya mereka ketakutan tertular Covid-19, tapi yang utama adalah kebutuhan yang tidak bisa ditunda bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya,”sambungnya.

    “Semoga kedepan kita semua konsentrasi memikirkan nasib mereka yang sulit untuk memperoleh kesejahteraan,” tandasnya. (Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...

    Dianggap Extra Ordinary Craem, Akademisi UNMA Desak Polda Banten Usut Pengedar Rokok Ilegal di Lebak Selatan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Akademisi Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Mathla'ul Anwar (UNMA) Banten Ipul Saepuloh, mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Banten untuk mengusut tuntas peredaran rokok Ilegal...
    - Advertisement -
    - Advertisement -