More

    Akademisi Untirta Tuding Pinjaman PEN Pemprov Banten Sesatkan Masyarakat

    Must Read

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Ikhsan Ahmad menuding, argumentasi Sekda Banten terkait penggunaan anggaran dana pinjaman dari PT. SMI tahap pertama sebesar Rp 856 miliar lebih dari total pinjaman Rp 4,1 triliun menyentuh masyarakat merupakan sesuatu yang menyesatkan.

    Anggaran pinjaman pusat kepada Pemprov Banten pada APBD Perubahan 2020, kata dia, bertujuan untuk memoles percepatan RPJMD Provinsi Banten. Dengan begitu, upaya percepatan dan pemulihan ekonomi masyarakat Banten terkesan terkatung-katung.

    Ikhsan mencontohkan, seperti pada infrastruktur jalan dan jembatan di Ciberang yang rusak akibat diterjang banjir beberapa waktu lalu sebelum pandemi Covid-19 mewabah, akibatnya ekonomi rakyat tidak bergerak, namun tiba-tiba Pemprov Banten berencana akan membangun kembali jembatan tersebut dari pinjaman pusat. Seharusnya, kata Ihksan, perbaikan jembatan rusak tersebut masuk ke dalam dana APBD murni Provinsi Banten.

    Selanjutnya, ditegaskan Ikhsan, masuknya anggaran pembanguan sport center kedalam program PEN tidak mendasar. Alasanya, pembangunan sport center sudah beberapa kali melakukan proses lelang sejak awal tahun 2020, dan beberapa kali gagal lelang.

    “Sejak mulai di lelang seharusnya tidak masuk kedalam PEN, karena posisi lelang sebelum pandemi Covid-19.” Katanya kepada awak media, saat dikonfirmasi lewat seluller, Jum’at (4/9/2020).

    Tak hanya itu, Ikhsan menduga Sekda Banten kurang memahami PEN. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 pasal 1 ayat (1), Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19 atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

    “Pinjaman Rp 856 miliar seolah-olah benar memasukan dana pinjaman kedalam program PEN, ternyata untuk membiayai anggaran Pemprov Banten,” ungkapnya.

    “Artinya, bahwa dana pinjaman Rp 856 miliar digunakan karena Provinsi Banten tidak mampu membayar pekerjaan-pekerjaan yang sudah di lelangkan.” Tambahnya.

    Oleh sebab itu, pihaknya menilai Pemprov Banten dalam penyusunan alokasi PEN terkesan tidak karuan.

    “Sehingga sangat ambyar sekali membuat benang merah pemulihan ekonomi tanpa melihat realita. Sekda Banten (Al Muktabar,red) janganlah membodohi masyarakat dengan retorika,” tandasnya. (Jen)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri. Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...
    - Advertisement -
    - Advertisement -