More

    Dewan Sebut Galian C Tak Berikan Kontribusi PAD

    Must Read

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Anggota Komisi I DPRD Banten Anda Suhanda menyebut, sektor pertambangan galian C yang tersebar di wilayah Banten tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan anggaran daerah (PAD). Keuntungan hanya dinikmati oleh para pengusahanya.

    “Mereka (perusahaan galian C) itu malah nggak ada kontribusinya sama sekali kepada PAD, justru mereka menyumbang kerusakan lingkungan,” kata Anda kepada awak media saat ditemui di Gedung DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Jum’at (4/9/2020).

    Oleh sebab itu, pihaknya mendorong Dinas Pelayanan penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk memanggil seluruh perusahaan galian C agar patuhi prosedur perundang-undangan.

    “Kita sudah dorong DMPTSP untuk memanggil mereka (perusahaan,red) semua, supaya mendapatkan izin sesuai yang seharusnya,” ungkapnya.

    Politisi Gerindra itu menegaskan keberadaan galian C terkesan kucing-kucingan bahkan ada yang ilegal. Untuk itu, aparat penegak hukum (APH) perlu bertindak untuk menertibkan seluruh tambang ilegal agar tidak merugikan masyarakat.

    “Mereka (perusahaan,red) jangan sampai itu ada yang kucing-kucingan, ada yang seolah-olah siapa yang punya koneksi, siapa yang berkoordinasi bisa berjalan seenaknya padahal perizinannya itu tidak sesuai,” katanya.

    Saat ini, ujar Anda, Izin usaha tambang galian C sudah dimoratorium pusat sehingga baik izin baru atau perpanjang izin tidak bisa dilakukan perusahaan.

    “Sekarang kan dimoratorium pusat, tak ada perizinan sampai ada kejelasan dari pusat apakah kewenangan (izin,red) akan dikembalikan lagi ke provinsi atau akan diambil alih sepenuhnya oleh pusat,” terangnya.

    Kedepanya, Anda minta dinas terkait untuk memperketat proses perizinan termasuk Dokumen Dampak Lingkungan (Amdal).

    “Itu dalam izin yang dikeluarkan pasti menggunakan konsultan, perencanaan Amdal atau UKL/UPL, artinya mereka itu bagaimana memperlakukan dampak lingkungan agar sesuai,” tandasnya. (Jen)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri. Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...
    - Advertisement -
    - Advertisement -