More

    Rotasi Mutasi Kepsek di Banten Dinilai Langgar Aturan

    Must Read

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Pemerhati Pendidikan Ojat Sudrajat menduga proses rotasi mutasi kepala Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA/SMK) di Provinsi Banten tidak sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.

    Kata Ojat, salah satu alasan yang disampaikan Pemprov adalah karena banyak kepala sekolah yang telah menjabat lebih dari 4 tahun sehingga harus dilakukan rotasi mutasi sebagaimana ketentuan pasal 12 Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020

    “Apakah alasan kepala sekolah banyak yang sudah menjabat lebih dari 4 tahun benar?, ini menarik untuk diuji,” ucap ojat kepada awak media saat dikonfirmasi lewa seluler pada kamis, (3/9/2020).

    Ojat menegaskan aturan dasar yang digulirkan pemprov bertolak belakang dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian (Perka BKN) Nomor 1 Tahun 2016.

    “Apakah Mutasi, Rotasi juga sudah sesuai PP (Peraturan Presiden) nomor 11 Tahun 2017 khususnya pasal 36 terkait penyusunan dan penetapan kebutuhan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, Pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan ,disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, Komarudin mengaku proses rotasi mutasi kepala sekolah sudah sesuai peraturan perundang-undangan.

    “Saya pastikan tidak ada (kejanggalan,red) Makanya sampaikan yang mana yang tidak sesuai aturan? Apa,? Sampaikan kepada saya,” tegasnya.

    Dia menyebut, untuk syarat pengabdian atau masa jabatan guru sudah terpenuhi semua, sementara untuk waktu ketentuan delapan tahun terkadang masih sering terjadi, Sebab, tidak mungkin pelaksanaan rotasi, mutasi tahap sekarang (kemarin itu) bisa terakomodir secara keseluruhan karena terdapat pada 250 sekolah.

    “Jadi, kalau ada masa jabatannya mungkin lebih dari delapan tahun itu nanti giliran berikutnya. Karena sampai Desember ini masih ada yang kosong, karena pensiun dan itu akan kita isi,” ungkapnya.

    Jika ada kepala sekolah masih menjabat lebih dari delapan tahun. Sambung komarudin, akan dilakukan pada tahap rotasi, mutasi yang akan datang. “Misalnya, ada yang kepala sekolahnya lebih dari delapan tahun. Kita masih ada. Tapi sebagian besar sudah kita lakukan pergeseran. Nah, kalau yang belum nanti diberikutnya” terangnya.

    Tujuan rotasi mutasi, ujar Komarudin merupakan bentuk untuk memperkuat posisi sekolah atau meningkatkan kinerja di Dinas Pendidikan. Karena itu, menjadi prioritas Gubernur Banten dan merespon aspirasi masyarakat.

    “Itu sudah kita lakukan pengisian. Dalam prosesnya kita sudah mengikuti aturan. Misalkan mereka persyaratannya harus tes, diklat dan itu sudah dipenuhi semua termasuk persyaratan yang lain-lainnya,” tandasnya. (Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...

    Dianggap Extra Ordinary Craem, Akademisi UNMA Desak Polda Banten Usut Pengedar Rokok Ilegal di Lebak Selatan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Akademisi Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Mathla'ul Anwar (UNMA) Banten Ipul Saepuloh, mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Banten untuk mengusut tuntas peredaran rokok Ilegal...
    - Advertisement -
    - Advertisement -