More

    Terlibat Dalam Rotasi Mutasi Kepsek, Dewan Sebut BKD Salah Kaprah

    Must Read

    Gelar Webitalk, Unbaja Soroti Pembangunan Berkelanjutan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan (HMTL) Unbaja menggelar Webitalk dalam mengkritsi pembangunan yang terjadi di Indonesia, khususnya di...

    Lelang Jabatan Sekda Kota Serang, Syafrudin Tunggu Rekomendasi KASN

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Wali Kota Serang Syafrudin menunggu rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) setelah rangking tiga besar diusulkan. Diketahui,...

    PAD Kota Serang Tahun 2020 Tak Capai Target

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang tahun 2020 tak mencapai target, lantaran PAD ini hanya mencapai Rp190...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Ketua Komisi V DPRD Banten M Nizar menyebut keterlibatan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam proses rotasi mutasi kepala sekolah tingkat SMA/SMK di Banten salah kaprah, karena jika mengacu pada aturan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 BKD tidak diwajibkan terlibat.

    “Di dalam Aturan ini sama sekali tidak terlibat namanya BKD tidak ada aturan yang melibatkan BKD, saya melihat BKD tidak ingin melepas ini, padahal tidak ada satupun ketentuan di Permendikbud itu keterlibatan BKD, sehingga ini salah kaprah,” ucap Nizar kepada awak media saat ditemui di gedung DPRD Banten, Curug, Kota Serang, Kamis (3/9/2020) kemarin.

    Menurut Nizar, banyak problem yang harus diperbaiki dalam proses pengangkatan kepala sekolah karena Pemprov Banten tidak menjalankan Permendikbud. Sehingga mekanisme dan petunjuk teknis terkesan tidak sesuai aturan.

    “Saya sudah sampaikan dalam aturan pengangkatan kepala sekolah itu murni ‘lex specialis’. Itu yang ada di Permendikbud, Nah itu sangat jelas bahwa tahapannya ada dua tahap. Pertama, tahap administratif yang kedua adalah substantif,” katanya.

    Tahapan aministratif, ujar Nizar, merupakan mekanisme biasa yang harus ditempuh dan harus dipenuhi syarat-syaratnya menjadi calon kepala sekolah, sehingga Ketika tahapan tersebut sudah terpenuhi maka akan mengikuti tahapan substantif.

    “Setelah melakukan pelatihan pendidikan terus mendapatkan sertifikasi itu dianggap lolos sebagai calon kepala sekolah, nah kepala sekolah terus diajukan kepada Gubernur untuk di SK (surat keputusan) kan sebagai kepala sekolah definitif, sayangnya aturan ini sama sekali tidak dijalankan,” ungkapnya.

    Nizar pun berharap Pemprov Banten dapat menjalankan aturan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan norma-norma dan peraturan yang berlaku.

    “Harusnya mekanisme dan petunjuk teknis yang sudah jelas disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini dijalankan. Agar mekanismenya kalau ini dilakukan maka lebih paham mana yang pantas,” tandasnya. (Jen)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Gelar Refleksi Banten Dikepung Bencana, Kobar: Pemerintah Merusak Ekosistem

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Sejumlah aktivis lingkungan yang terhimpun dalam aliansi kelompok pelajar (Kobar) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Alun-alun Kota...

    Gelar Webitalk, Unbaja Soroti Pembangunan Berkelanjutan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan (HMTL) Unbaja menggelar Webitalk dalam mengkritsi pembangunan yang terjadi di Indonesia, khususnya di Banten. Kegiatan bertajuk 'Menyelaraskan Pertumbuhan Ekonomi...

    Kasus Terkonfirmasi Covid-19 Kota Serang Capai 760 Orang, 20 Orang Diantaranya Meninggal

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Serang kini tembus sebanyak 760 orang, hal itu lantaran setiap harinya kasus positif Covid-19 di Kota...

    Gelar Aksi Kamisan, Aktivis Lingkungan Soroti Dampak Geothermal Padarincang

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Sejumlah pegiat lingkungan menggelar aksi kamisan di depan kampus UIN SMH Banten, Jalan Jendral Soedirman nomor 30, Ciceri, Kota Serang, Banten, Kamis...

    Ribuan Massa Berkerumun di Kota Serang, Syafrudin Ogah Lakukan Swab

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Walikota Serang Syafrudin menegaskan, pihaknya tidak akan melakukan Tes Swab setelah deklarasi ribuan massa forum umat islam bersatu (FPUIB) Banten yang menggelar...
    - Advertisement -
    - Advertisement -