More

    Terlibat Dalam Rotasi Mutasi Kepsek, Dewan Sebut BKD Salah Kaprah

    Must Read

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Ketua Komisi V DPRD Banten M Nizar menyebut keterlibatan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam proses rotasi mutasi kepala sekolah tingkat SMA/SMK di Banten salah kaprah, karena jika mengacu pada aturan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 BKD tidak diwajibkan terlibat.

    “Di dalam Aturan ini sama sekali tidak terlibat namanya BKD tidak ada aturan yang melibatkan BKD, saya melihat BKD tidak ingin melepas ini, padahal tidak ada satupun ketentuan di Permendikbud itu keterlibatan BKD, sehingga ini salah kaprah,” ucap Nizar kepada awak media saat ditemui di gedung DPRD Banten, Curug, Kota Serang, Kamis (3/9/2020) kemarin.

    Menurut Nizar, banyak problem yang harus diperbaiki dalam proses pengangkatan kepala sekolah karena Pemprov Banten tidak menjalankan Permendikbud. Sehingga mekanisme dan petunjuk teknis terkesan tidak sesuai aturan.

    “Saya sudah sampaikan dalam aturan pengangkatan kepala sekolah itu murni ‘lex specialis’. Itu yang ada di Permendikbud, Nah itu sangat jelas bahwa tahapannya ada dua tahap. Pertama, tahap administratif yang kedua adalah substantif,” katanya.

    Tahapan aministratif, ujar Nizar, merupakan mekanisme biasa yang harus ditempuh dan harus dipenuhi syarat-syaratnya menjadi calon kepala sekolah, sehingga Ketika tahapan tersebut sudah terpenuhi maka akan mengikuti tahapan substantif.

    “Setelah melakukan pelatihan pendidikan terus mendapatkan sertifikasi itu dianggap lolos sebagai calon kepala sekolah, nah kepala sekolah terus diajukan kepada Gubernur untuk di SK (surat keputusan) kan sebagai kepala sekolah definitif, sayangnya aturan ini sama sekali tidak dijalankan,” ungkapnya.

    Nizar pun berharap Pemprov Banten dapat menjalankan aturan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan norma-norma dan peraturan yang berlaku.

    “Harusnya mekanisme dan petunjuk teknis yang sudah jelas disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini dijalankan. Agar mekanismenya kalau ini dilakukan maka lebih paham mana yang pantas,” tandasnya. (Jen)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri. Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...
    - Advertisement -
    - Advertisement -