More

    Diduga Lakukan Gratifikasi, Kepala Kemenag Banten Dituntut Mundur

    Must Read

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam Wadah Ekspresi Barisan Independen Nasionalis Religius (WEBINAR) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten pada Senin, (7/9/2020). Aksi itu terkait dugaan pungli dan gratifikasi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten.

    Dalam aksinya selain melakukan orasi-orasi, mahasiswa juga membentangkan spanduk bertuliskan ‘Kemenag Kementerian Gratifikasi’.

    Koordinator WEBINAR Ahmad Jayani mengatakan, tulisan Kementerian Gratifikasi sebagai gambaran atas bobroknya Kanwil Kemenag Banten yang masih membudayakan praktek-praktek korupsi.

    “Inilah kondisi Kanwil Kemenag Banten, gratifikasi menjamur tumbuh subur di tubuh Kanwil Kemenag Banten,” Ucap Ahmad Jayani disela-sela orasi.

    Jayani menyebut, dengan adanya hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Nomor 138/B.II/PP.I/2020 patut diduga Kanwil Kemenag Banten melanggar pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

    “Kanwil harus dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat dengan lebih rendah selama satu tahun kepada A Bazari Syam selaku Kakanwil Kemenag Provinsi Banten,” ucap dia.

    Jayani pun meminta kesadaran dari A Bazari Syam untuk mundur dari jabatannya, sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Banten. Karena dengan sengaja telah melanggar peraturan perundang-undangan.

    “Kalau punya malu lebih baik mundur dengan terhormat, biar lembaga urusan agama terjaga kesuciannya. Lembaga urusan agama adalah lembaga suci dan tidak boleh diisi oleh orang-orang kotor” tegasnya.

    Jayani mengungkapkan, sebagaimana hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Nomor 138/B.II/PP.I/2020 telah membenarkan bahwa Kakanwil Banten telah melakukan pelanggaran diantaranya, penyalahgunaan jual beli jabatan dari mulai pengangkatan kepala madrasah, kepala KUA, Eselon IV dan Eselon III.

    Kedua, penyalahgunaan rekrutmen petugas haji. Ketiga, turut serta kampanye bahkan mengorganisir kekuatan Kemenag untuk memenangkan anaknya menjadi DPR RI Periode 2019-2024 dari PPP dan terkahir, mengondisikan proyek dari proyek SBSN sampai cetak spanduk, karena anaknya punya perusahaan.

    Oleh sebab itu, pihaknya menuntut Kejaksaan Tinggi untuk menuntaskan kasus-kasus yang tengah terjadi di Kanwil Kemenag Banten.

    “Kejati wajib mengusut tuntas oknum-oknum di internal Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten yang bermain-main di dana Bantuan dan dugaan adanya nepotisme di internal Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten,” tandasnya. (Jen)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...

    Dianggap Extra Ordinary Craem, Akademisi UNMA Desak Polda Banten Usut Pengedar Rokok Ilegal di Lebak Selatan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Akademisi Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Mathla'ul Anwar (UNMA) Banten Ipul Saepuloh, mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Banten untuk mengusut tuntas peredaran rokok Ilegal...
    - Advertisement -
    - Advertisement -