More

    DLH Banten Klaim Pencemaran Lingkungan di Cilegon Berkategori Kecil

    Must Read

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Kepala Bidang (Kabid) Penataan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Banten Eddy Wiriyanto mengklaim, permasalahan pencemaran lingkungan yang di timbulkan industri di Cilegon termasuk kategori pencemaran kecil, sehingga mudah untuk ditangani.

    “Permasalah lingkungan di Cilegon ini sangat kecil, yang di Tangerang itu kita dua sampai tiga kali dalam seminggu (pengawasannya,red),” katanya saat ditemui di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Selasa (7/9/2020).

    Eddy mengakui, sudah ratusan bahkan ribuan menerima laporan pencemaran lingkungan di seluruh wilayah yang tersebar di Banten. Namun, dalam laporan tersebut ada batas-batas wilayah yang menjadi kewenangan masing-masing pemerintah.

    “Walah kalau pengaduan itu tidak terhitung lah, yang kita mampu kita akan laksanakan, tapi ingat pengaduan itu kan bisa kewenangan provinsi, pusat, dan kabupaten/kota,” terangnya.

    Perusahaan yang sudah diberikan sanksi, sambung dia, terjadi pada perusahaan di wilayah Tangerang yang dikenakan denda sebesar Rp 33 miliar,

    “Perusahaan itu membuang limbah, terus masyarakat melapor, nah kita hitung bersama dengan tim KLHK, kerugiannya itu Rp 33 miliar,” ungkapnya.

    Eddy mengungkapan, masyarakat pun turut memiliki tanggungjawab pengawasan untuk bagaimana mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan yang dilakukan Industri.

    Untuk itu, pihaknya mengajak masyarakat untuk berlomba-lomba melaporkan jika ada perusahaan yang melanggar peraturan termasuk mencemari lingkungan.

    “Jadi siapa pun yang merasa ada kerusakan lingkungan di daerahnya silahkan mengadukan kepada kami nanti kami akan tindaklanjuti ke lapangan,” tandasnya. (Jen)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri. Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...
    - Advertisement -
    - Advertisement -