More

    Permintaan Audiensi Tidak Direspon, Mahasiswa Geruduk Pendopo Gubernur Banten

    Must Read

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC) menggeruduk Pendopo Gubernur Banten. Hal itu karena permintaan audiensi yang sudah beberapa kali dilayangkan tidak mendapatkan respon.

    Ketua IMC Rizki Putra Sandicka mengaku kecewa, karena surat audiensi kepada Gubernur Banten dan pejabat pemerintah Provinsi Banten lainnya tidak direspon dengan alasan masih masa pandemi Covid-19.

    Padahal, pihaknya ingin menyampaikan permintaan Gubernur Banten Wahidin Halim untuk mengevaluasi izin rencana investasi pabrik kimia PT Chandra Asri Perkasa, serta Izin Lingkungan Proyek PLTU 9-10 Suralaya di Cilegon.

    “Berkali-kali surat yang sudah kita layangkan tidak ada respon baik dan i’tikad baik pula dari pemerintah, kami kecewa,” katanya kepada awak media saat ditemui di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Selasa (8/9/2020).

    Dia menyebut, birokrasi Pemprov Banten terkesan acak-acakan dan berbelit-belit dibawah kepemimpinan WH yang hampir menginjak 4 tahun. Bahkan, kondisi Covid-19 dijadikan alat pemerintah untuk memukul dan menutup ruang-ruang demokrasi rakyat.

    “Jangan sampai persoalan Covid-19 menutup ruang demokrasi, ini sangat berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi kita,” ungkapnya.

    Rizki mengungkapkan, berdasarkan hasil kajian secara ilmiah serta aspirasi masyarakat persoalan perencanaan izin dua investasi besar di Cilegon, sangat berbahaya jika tidak dievaluasi. Dengan begitu, masyarakat mendorong dan menitipkan harapan besar kepada Gubernur Banten, agar bisa secara serius mengevaluasi rencana investasi tersebut.

    “Kami akan meminta Gubernur agar memerintahkan jajarannya di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten agar mengevaluasi dan membatalkan proses kajian Amdal dua mega proyek industri itu” katanya.

    “Selain ada cacat hukum dan prosedural, kajian Amdal dua mega proyek itu juga minim dalam pelibatan partisipasi masyarakat. Ini harus jadi perhatian Pak Gubernur, agar lebih mendengar aspirasi masyarakat,” tegasnya.

    Senada, Mahasiswa lain Hariyanto mengatakan, Kota Cilegon sudah sejak lama menjadi tumpuan investasi dan industri berat. Saat ini sudah selayaknya berbenah dan lebih selektif lagi dalam hal kajian pengelolaan lingkungan hidup yang jadi dampak dari industri yang akan berdiri.

    “Kepada Pak Gubernur kami ingin bertemu karena kunci perizinan jalan tidaknya investasi ini ada di beliau. Tapi kami juga ingatkan Walikota Cilegon dan jajaran Dinas LH Kota Cilegon agar mereka lebih selektif lagi dalam memilah investasi mana yang bisa masuk dan mana yang tidak,” katanya.

    “Ada kewenangan Pemerintah Kota bisa memberikan rekomendasi dan penolakan jika ternyata rencana investasi yang masuk itu mengancam lingkungan,” tambahnya.

    Jika investasi ini tetap dilaksanakan, sambung dia, maka potensi pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, kerentanan ekosistem pesisir semakin bertambah. Dengan artian, merencanakan proyek atau pembangunan yang membebani lingkungan hidup tinggi sama halnya dengan sedang merencanakan bencana, memberikan izin lingkungan sama halnya dengan mempersilahkan Cilegon dikepung bencana.

    Ia pun berharap Pemprov Banten tidak menerbitkan izin lingkungan dan mengevaluasi kembali rencana investasi pabrik kimia PT Chandra Asri Perkasa, serta membatalkan Izin Lingkungan Proyek PLTU 9-10 Suralaya.

    Sementara itu, Kabid DLH Provinsi Banten Eddy Wiryanto mengatakan, di masa Covid-19 tidak boleh bertemu secara langsung karena sudah jelas tertuang dalam peraturan tentang pembatasan kerumunan.

    “Tidak ada izin pertemuan ya karena Covid-19, tatap muka saya nggak berani apalagi sudah ada surat edaran dari pak Gubernur (Wahidin Halim,red),” kata Eddy.

    Adapun soal izin dua Invetasi, kata dia, seluruhnya sudah memenuhi prosedur melalui tahapan-tahapan konsultasi publik perusahaan. “Konsultasi publik itu kalau nggak salah sudah dua kali, perusahaan sudah menyampaikan masukan-masukan termasuk keberatan dari masyarakat laporan itu sudah ada komplit,” terang Edi.

    Kendati demikian, Eddy mengakui masih terdapat masyarakat yang tidak puas terhadap rencana perusahaan tersebut. Untuk itu, pihaknya akan mengakomodir keinginan masyarakat termasuk memfasilitasi dialog dengan perusahaan.

    “Kita harus berpikir positif lah, saya akan mengajukan surat kepada perusahaan Candra Asih, Insha Allah dua tiga hari bakal direspon dan kita ada diskusi via zoom,” tandasnya. (Jen)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    HUT PDIP Ke-48, Bambang Berharap PDIP Lebih Disukai Masyarakat

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Serang Bambang Janoko berharap di Hari Ulang Tahun (HUT) PDIP...

    Ganja Yang Gitu-Gitu dan Gini-Gini

    Kau tahu perdebatan suatu persoalan memang memakan banyak waktu dan tenaga. Banyak soal yang menjadi sebuah perdebatan dalam jagat alam semesta ini. Tapi, sebuah...

    Dilantik Walikota, Nanang Saefudin Jabat Sekda Kota Serang

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Wali Kota Serang Syafrudin resmi melantik Nanang Saefudin sebagai Sekertaris Daerah Kota Serang. Pelantikan tersebut berdasarkan surat keputusan Walikota Nomor 133/Kep.25-hub/2021 tanggal...

    Nanang Dilantik Jadi Sekot, Ini Harapan Ketua DPRD Kota Serang

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi berharap kepada Nanang Saefudin yang sudah dilantik Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Serang oleh Walikota Serang Syafrudin,...

    Digitalisasi dan Peluang Bisnis di Masa Pandemic Covid-19

    Pandemi Covid-19 yang terjadi secara global tentu saja berdampak terhadap berbagai sektor terutama di sektor ekonomi. Dampak perekonomian ini tidak hanya di rasakan secara...
    - Advertisement -
    - Advertisement -