More

    Soal Konvoi Pilkada Serang, Bawaslu Lempar Tanggung Jawab

    Must Read

    Diduga Deklarasi Damai Langgar Prokes, FPUIB di Polisikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Warga Kota Serang berinisial H melaporkan dugaan pelanggaran protokol kesehatan (Prokes) pada acara Apel Akbar deklarasi damai...

    Puluhan Sekolah di Kota Serang Dikategorikan Belum Ramah Anak

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Puluhan sekolah SMP di Kota Serang masih di dikategorikan sebagai Sekolah Ramah Anak. Pasalnya, masih banyak syarat-syarat...

    Kapolda Banten: Spanduk Tak Berizin Akan di Turunkan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Kapolda Banten, Irjen Pol Fiandar menegaskan untuk spanduk-spanduk yang dipasang dengan sengaja di daerah Banten dan tidak...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Pendaftaran berkas pasangan bakal calon (balon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang di KPUD diwarnai aksi arak-arakan, konvoi, dan berkerumunan massa. Sehingga kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan klaster baru penyebaran Covid-19.

    Menanggapi hal itu, Komisioner Bawaslu Provinsi Banten Badrul Munir mengatakan, mobilisasi massa pada saat deklarasi bakal pasangan calon serta pendaftaran di KPUD harusnya tidak terjadi, karena larangan berkerumunan sudah jelas diatur didalam Inpres dan turunannya Pergub Banten Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Virus Corona.

    Bawaslu, kata Badrul, tidak memiliki kewenangan untuk menertibkan pelanggaran-pelanggar protokol Covid-19 diluar yuridiksi pengawasan Bawaslu. Alasannya, karena yang memiliki kewenangan tersebut ranahnya Aparat Penegakan Hukum (APH) dan Aparat Penegak Perda.

    “Itu pas deklarasi (kerumunan massa,red) pengaturan penegakan protokol Covid-19 ada di ranahnya Satpol-PP dan aparat Kepolisian,” katanya saat dikonfirmasi awak media pada, Senin (7/9/2020).

    Badrul mengakui, bawaslu hanya memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran protkol Covid-19 diwilayah KPU. Dengan begitu, menurutnya jika terjadi pelanggaran di tempat umum maka aparat penegak hukum harusnya bertindak tegas untuk menertibkan pelanggar protokol kesehatan.

    “Itu kan pelanggaran protkol Covid-19 tidak terjadi dalam area atau lokasi pendaftaran, kan terjadinya diluar pagar (KPU,red), diluar kewenangan kami,” ungkapnya.

    Badrul kembali menegaskan, arak-arakan dan konvoi bukan merupakan pelanggaran Pilkada, karena pada saat pendaftaran belum resmi ditetapkan sebagai calon.

    “Karena kan masih belum ada pasangan calon, aktivitas orang-orang yang baru belum mendaftar itu belum masuk ke ranah kita,” terangnya.

    Adapun kewenangan Bawaslu, sambung Badrul, ketika ada sengketa pelanggaran netralitas ASN dan pejabat Negara. “Paling yang masuk ke ranah kita kalau memang ada keterlibatan ASN, atau pejabat, nah itu baru masuk wilayah kita,” ujarnya.

    Diketahui, sebelumnya dua Kandidat Bakal pasangan calon Pilkada Kabupaten Serang yakni Petahana Ratu Tatu Chasanah-Pandji Tirtayasa dan Pasangan Nasrul Ulum-Eki Baihaki menggelar Konvoi, dan Arak-arakan saat mendatangi KPUD. (Jen)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Jadi Tempat Esek-Esek, Pemkot Serang Bakal Sulap Kepandean

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Kerap dijadikan tempat esek-esek, Pasar Kepandean direncanakan bakal di tata ulang atau dijadikan tempat terbuka hijau pada...

    Puluhan Sekolah di Kota Serang Dikategorikan Belum Ramah Anak

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Puluhan sekolah SMP di Kota Serang masih di dikategorikan sebagai Sekolah Ramah Anak. Pasalnya, masih banyak syarat-syarat yang belum terpenuhi dari sekolah...

    FPUIB di Polisikan, Advokat: Ada Orang Yang Benci Islam

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Warga Kota Serang berinisial H didampingi kuasa hukum dari Banten Lawyers Club (BLC) melaporkan dugaan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) pada acara Apel...

    Diduga Deklarasi Damai Langgar Prokes, FPUIB di Polisikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Warga Kota Serang berinisial H melaporkan dugaan pelanggaran protokol kesehatan (Prokes) pada acara Apel Akbar deklarasi damai yang digelar oleh Forum Persaudaraan...

    APBD Kota Serang Tahun 2021 Defisit 75 Miliar

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Serang tahun anggaran 2021 alami defisit sebesar Rp 75,5 miliar. Demikian hal tersebut di...
    - Advertisement -
    - Advertisement -