More

    Pilkada di Banten Rawan Memicu Konflik

    Must Read

    Kasus Terkonfirmasi Covid-19 Kota Serang Capai 760 Orang, 20 Orang Diantaranya Meninggal

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Serang kini tembus sebanyak 760 orang, hal itu lantaran setiap harinya...

    Kapolda Banten: Spanduk Tak Berizin Akan di Turunkan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Kapolda Banten, Irjen Pol Fiandar menegaskan untuk spanduk-spanduk yang dipasang dengan sengaja di daerah Banten dan tidak...

    Tolak Keputusan Gubernur Soal UMK 2021, Buruh Banten Bakal Gelar Aksi Mogok

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) akan memasifkan sosialisasi penolakan Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten Wahidin Halim, terkait...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Banten menganggap empat daerah yang menyelenggarakan Pilkada di Provinsi Banten masuk kategori sebagai daerah rawan. Alasannya, setiap perhelatan pesta demokrasi baik Pileg, Pilpres, maupun Pilkada seringkali memicu konflik.

    “Semua (daerah,red) kita anggap rawan walaupun versi Bawaslu yang paling rawan Kota Cilegon, tapi karena dari awal kita sudah bekerja baik Pilkada, Pileg, Pilpres, Kita udah tahu,” ucap Kepala Kesbangpol Provinsi Banten Ade Aryanto kepada awak media saat ditemui di KPU Banten, Kamis (10/9/2020).

    Menurut Ade, indikator kerawanan pemilu tidak bisa sepenuhnya berpangkal pada hasil survey, sehingga kewaspadaan harus ditingkatkan oleh seluruh pemangku kepentingan baik penyelenggara maupun aparat pengamanan.

    “Kita nggak boleh terlena dengan hasil survey apapun itu kalau lengah-lengah (pengamanan,red) udah lah,” tegasnya.

    Misalnya, ujar Ade, ketika dipetakan daerah rawan konflik terletak di Kabupaten Pandeglang atau Tangerang Selatan (Tangsel). Lalu, daerah Kabupaten Serang dipetakan aman sehingga lepas dari pengawasan. “Belum tentu Kabupaten Serang dianggap aman kita harus waspada semua, artinya kita bekerja dengan fokus,” terangnya.

    Terkait Pilkada ditengah pandemi Covid-19, Ade menegaskan bahwa pemilukada kali ini merupakan keputusan politik yang diputuskan pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah pun tidak bisa menolaknya.

    Untuk itu, Ade pun mengajak seluruh peserta pemilu agar menerapkan protokol kesehatan serta tidak melakukan pengerahan massa karena dikhawatirkan bisa menciptakan klaster baru Covid-19.

    “Semua calon dan pendukungnya harus prioritaskan masalah kesehatan, tidak ada tawar menawar kita harus betul-betul melaksanakan protokol kesehatan,” ujarnya. (Jen)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Gelar Refleksi Banten Dikepung Bencana, Kobar: Pemerintah Merusak Ekosistem

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Sejumlah aktivis lingkungan yang terhimpun dalam aliansi kelompok pelajar (Kobar) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Alun-alun Kota...

    Gelar Webitalk, Unbaja Soroti Pembangunan Berkelanjutan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan (HMTL) Unbaja menggelar Webitalk dalam mengkritsi pembangunan yang terjadi di Indonesia, khususnya di Banten. Kegiatan bertajuk 'Menyelaraskan Pertumbuhan Ekonomi...

    Kasus Terkonfirmasi Covid-19 Kota Serang Capai 760 Orang, 20 Orang Diantaranya Meninggal

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Serang kini tembus sebanyak 760 orang, hal itu lantaran setiap harinya kasus positif Covid-19 di Kota...

    Gelar Aksi Kamisan, Aktivis Lingkungan Soroti Dampak Geothermal Padarincang

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Sejumlah pegiat lingkungan menggelar aksi kamisan di depan kampus UIN SMH Banten, Jalan Jendral Soedirman nomor 30, Ciceri, Kota Serang, Banten, Kamis...

    Ribuan Massa Berkerumun di Kota Serang, Syafrudin Ogah Lakukan Swab

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Walikota Serang Syafrudin menegaskan, pihaknya tidak akan melakukan Tes Swab setelah deklarasi ribuan massa forum umat islam bersatu (FPUIB) Banten yang menggelar...
    - Advertisement -
    - Advertisement -