More

    Tahun ini, Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam di Kabupaten Serang Capai Rp 7,850 Miliar

    Must Read

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Kabupaten Serang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor termasuk sektor mineral bukan logam, tak tanggung-tanggung pajak dari sektor ini yang sudah terealisasi pada tahun 2020 mencapai Rp 7,850 miliar atau sebesar 74, 41 persen dari target Rp 10,550 miliar.

    “Khusus untuk pajak mineral bukan logam kita targetkan tahun ini Rp10,550 miliar, nah per bulan ini sudah terelisasi 74,41 persen atau sebesar Rp7,850 miliar,” ucap Kepala Bidang (Kabid) Penetapan dan Penagihan Bapenda Kabupaten Serang Warnerry Poetri kepada awak media saat dikonfirmasi melalui sambungan seluller, pada Senin (14/9/2020).

    Menurut dia, sektor pajak mineral bukan logam dihasilkan dari kegiatan pengambilan mineral bukan logam, dan batuan baik dari sumber alam didalam atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan perusahaan, sehingga dapat memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah.

    Pada anggaran perubahan, kata dia, target PAD dari sektor ini mengalami penambahan sekitar Rp 6 miliar, jadi, kata dia, dari target Rp 10,550 miliar diperubahan nanti akan ditargetkan sekitar Rp 16 miliar.

    “Untuk perubahan nanti kita ada kenaikan sebesar Rp 6 miliar, jadi totalnya itu sebesar Rp 16 miliar ditargetkan,” katanya.

    Terkait jumlah wajib pajak (WP), sambung dia, secara keseluruhan terdapat berbagai jenis mineral bukan logam yang masuk objek pajak jenis ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Namun, Ujar dia, penetapan objek pajak sesuai potensi daerah yang masuk baru terdiri dari tiga jenis yakni pasir, tanah imbun, dan batuan desi.

    “Secara keseluruhan disektor ini ada 51 WP (Wajib Pajak) terdiri dari pasir, tanah imbun, dan batuan desi,” ungkapnya.

    Untuk mencapai target, pihaknya akan terus melakukan koordinasi yang baik serta membuat beberapa terobosan agar Wajib Pajak (WP) di sektor tersebut dapat melaksanakan kewajiban membayar pajak kepada daerah sesuai peraturan yang berlaku.

    “Kita tetap akan melakukan penagihan-penagihan WP (wajib pajak),” ujarnya. (Jen)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...

    Dianggap Extra Ordinary Craem, Akademisi UNMA Desak Polda Banten Usut Pengedar Rokok Ilegal di Lebak Selatan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Akademisi Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Mathla'ul Anwar (UNMA) Banten Ipul Saepuloh, mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Banten untuk mengusut tuntas peredaran rokok Ilegal...
    - Advertisement -
    - Advertisement -