More

    Duh! Pemprov Banten Batalkan Bantuan Kuota Internet Siswa

    Must Read

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Proses Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama pandemi Covid-19 menyisakan berbagai persoalan. Pasalnya, keterbatasan ekses internet hingga sarana penunjang lainnya kerap memicu polemik ditengah masyarakat.

    Angin segar sempat digulirkan pemerintah Provinsi Banten, rencananya para siswa di Banten akan dibantu melalui APBD Perubahan tahun 2020 sekitar Rp 11 miliar. Namun, faktanya bantuan internet siswa secara resmi dibatalkan.

    Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Banten Rina Dwiyanti mengatakan, awalnya Pemprov sudah melakukan usulan bantuan tersebut di anggaran perubahan tahun ini.

    “Awalnya memang pemerintah Provinsi Banten akan melakukan usulan untuk membantu para siswa dalam rangka proses belajar lewat Daring ini berupa bantuan kuota internet,” kata Rina saat ditemui di Gedung DPRD Banten, Curug, KP3B, Kota Serang, Selasa (15/9/2020).

    Setelah diusulkan, Rina mengakui program bantuan internet siswa mengalami berbagai kendala termasuk ketidakmampuan pembiayaan dari pemprov sebagai dasar alasan tidak dimasukannya anggaran kuota internet pada APBD Perubahan 2020.

    “Ternyata program ini tidak eligibel untuk bisa di biayai dari pembiayaan yang kita lakukan,” ungkapnya.

    Rina kembali menegaskan Pemprov Banten tidak memploting anggaran untuk bantuan kuota internet dimasa Covid-19. “Tidak ada (bantuan,red),” tegasnya.

    Sementara itu, Koordinator Komisi V DPRD Banten M. Nawa Said Dimyati mengatakan, program bantuan kuota yang awalnya dari dana pinjaman itu tidak disetujui.

    “Anggaran daring tidak disetujui jadi batal, awalnya dari dana pinjaman,” ujarnya. (Jen)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri. Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...
    - Advertisement -
    - Advertisement -