More

    Kepatuhan Pajak Reklame di Kabupaten Serang Masih Rendah

    Must Read

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Serang menyebut kepatuhan wajib membayar pajak dari sektor Reklame terbilang rendah. Alasannya, karena masih terdapat beberapa pengusaha tetap melakukan pemasangan reklame pada papan yang belum mendapat keterangan lunas.

    Kabid Penetapan dan Penagihan Bapenda Kabupaten Serang Warnerry Poetri mengungkapkan, sesuai peraturan seluruh pengusaha reklame diwajibkan membayar pajak sebelum memasang reklame untuk kepentingan pengiklanan, tapi faktanya masih ada pengusaha reklame yang belum memahami ketentuan pajak reklame di Kabupaten Serang.

    “Yang tidak mengerti pajak itu spanduk-spanduk, baliho-baliho, itu biasanya mereka kurang taat pajak dibandingkan papan-papan yang besar,” ujarnya kepada awak media pada Senin (14/9/2020) kemarin.

    Dia menyebut, untuk menandakan papan reklame yang sudah membayar pajak langsung dilakukan pemasangan stiker bertuliskan lunas, sehingga reklame-reklame yang ukuranya besar kebanyakan sudah mematuhi aturan.

    “Kalau reklame sudah bayar kita pasang stiker lunas pajak reklame, jadi kalau misalnya dia (pengusaha) keliatan papan reklamenya belum terpasang nah itu kemungkinan bayar pajak,” katanya.

    Menurut dia, secara keseluruhan pajak reklame yang terdiri dari berbagai jenis baik baliho, spanduk, dan papan Billboard memiliki besaran pajak yang variatif.

    “Ya kalau untuk Billboard yang besar itu 1 meternya sekitar Rp 350 ribu, nah tinggal luas dikali harga dasar Rp 350 ribu, kemudian dikali tarif pajak 2 Persen, berapa?,” ungkapnya.

    Tahun ini, ujar dia, target penerimaan pajak reklame baru terealisasi 7,69 persen atau sebesar Rp 1,6 miliar dari target Rp 2,3 miliar.

    “Nah dari target Rp2,3 Miliar itu sampai sekarang ini sudah terealisasi 7,69 persen atau sebesar Rp1,6 miliar ya, nanti untuk di perubahan (anggaran,red) kita ada kenaikan sebesar Rp300 juta, jadi dari Rp2,3 di perubahan nanti ditargetkan Rp 2,6 miliar.” Tandasnya. (Jen)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri. Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...
    - Advertisement -
    - Advertisement -