More

    Pemprov Banten Pastikan Tidak Ada Perpanjangan Penghapusan Denda Pajak

    Must Read

    Tiga Ormas di Banten Gelar Deklarasi Tolak Habib Rizieq Shihab ke Banten

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tiga Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) terdiri dari Laskar Pendekar Banten Sejati (Lapbas), Jalak Banten, dan Barisan Ansor (Banser)...

    Ibu dan Anak di Serang Diduga Jadi Korban Pencabulan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Dugaan pencabulan oleh oknum ahli gigi yang berpraktik di sekitar lampu merah Ciruas dilaporkan ke Polres Serang. Dugaan...

    Imbas Corona, Perusahaan Kecil di Banten Capai Satu Juta

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten mencatat jumlah Industri besar dan sedang di Banten pada tahun 2020...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Pemerintah Provinsi Banten memastikan hingga saat ini belum ada perpanjangan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor. Meski pun pandemi corona belum berakhir.

    Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten Opar Sohari mengatakan, pihaknya masih mengevaluasi kebijakan penghapusan denda pajak selama tiga bulan terakhir, karena ada beberapa kendala termasuk data pajak yang baru diperoleh.

    “Penghapusan pajak kemarin terakhir sampai 31 Agustus, ini belum diperpanjang nanti kita lihat dulu,” ucap Opar Sohari saat ditemui di Gedung DPRD Banten, Curug, KP3B, Kota Serang, Rabu (16/9/2020).

    Opar menegaskan, Pemprov Banten tidak akan mengeluarkan kebijakan perpanjangan penghapusan pajak jika belum mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijakan bulan lalu.

    “Itu nanti kita evaluasi dulu yang dari bulan April sampai 31 Agustus kemarin, makanya kita evaluasi dulu agar dapat hasilnya,” katanya.

    Opar mengakui, Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi capaian target Pendapat Asli Daerah (PAD). Bahkan, menurutnya PAD sempat anjlok pada awal-awal mewabahnya Covid-19 di Banten.

    “Semuanya turun, target kita dari pendapatan 10,7 persen baru terealisasi 6,2 persen, apalagi sekarang mau masuk triwulan ke IV,” ungkapnya.

    Selama pandemi Covid-19 belum berakhir, dikatakan Opar, capaian target PAD belum bisa dipastikan akan naik secara signifikan. “Bukan masalah naik atau tidaknya tapi potensinya kapan Covid-19 ini berakhir, kita nggak bisa menjamin tahun 2021 nggak ada Covid-19 baru (PAD,red) bisa meningkat. Tapi kan sampai sekarang tidak bisa menjamin itu,” terangnya.

    Sejauh ini, ditegaskan Opar, petugas-petugas pemungutan pajak sudah berkerja secara maksimal, bahkan harus bertaruh nyawa karena menghadapi ancaman Covid-19.

    “Petugas-petugas kami pemungut pajak tetap jalan walaupun mereka menghadapi maut pandemi covid-19, tapi mereka sudah kami bekali untuk tetap menggunakan masker,” tandas Opar.

    Sebelumnya, masa berlaku disepensasi penghapusan pajak sempat dilakukan sejak April hingga 31 Agustus 2020. (Jen)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Diduga Hendak Akhiri Hidup, Seorang Wanita Bergelantungan di Jembatan Baru Ciujung-Kragilan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Entah apa yang dipikirkan seorang wanita yang hendak mengakhiri hidupnya di salah satu jembatan baru Ciujung-Kragilan. Namun, menurut...

    Ibu dan Anak di Serang Diduga Jadi Korban Pencabulan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Dugaan pencabulan oleh oknum ahli gigi yang berpraktik di sekitar lampu merah Ciruas dilaporkan ke Polres Serang. Dugaan pencabulan tersebut menimpa Ika Lestari,...

    Dikawal Aparat, Warga Padarincang Pukul Mundur Alat Berat PLTPB

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ratusan warga Padarincang yang menghalau alat berat perusahaan PT Sintesa Geothermal Banten (PT SBG) atau Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) berhasil...

    Warga Padarincang Hadang Alat Berat PLTPB

    SERANG/POSPUBLIK.CO- Ratusan warga Padarincang, Kabupaten Serang, berhamburan disepanjang jalan bersiap melakukan penghadangan alat berat perusahaan Pembangkit ListrtikTenaga Panas Bumi (PLTPB) alias Getohermal. Berdasarkan informasi yang...

    UMK Banten 2021 Naik Sebesar 1,5 Persen, Ini Besaranya

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Gubernur Banten Wahidin Halim telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2021 di seluruh wilayah Banten naik sebesar 1,5 persen. Penetapan tersebut tertuang...
    - Advertisement -
    - Advertisement -