More

    Pemprov Banten Pastikan Tidak Ada Perpanjangan Penghapusan Denda Pajak

    Must Read

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Pemerintah Provinsi Banten memastikan hingga saat ini belum ada perpanjangan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor. Meski pun pandemi corona belum berakhir.

    Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten Opar Sohari mengatakan, pihaknya masih mengevaluasi kebijakan penghapusan denda pajak selama tiga bulan terakhir, karena ada beberapa kendala termasuk data pajak yang baru diperoleh.

    “Penghapusan pajak kemarin terakhir sampai 31 Agustus, ini belum diperpanjang nanti kita lihat dulu,” ucap Opar Sohari saat ditemui di Gedung DPRD Banten, Curug, KP3B, Kota Serang, Rabu (16/9/2020).

    Opar menegaskan, Pemprov Banten tidak akan mengeluarkan kebijakan perpanjangan penghapusan pajak jika belum mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijakan bulan lalu.

    “Itu nanti kita evaluasi dulu yang dari bulan April sampai 31 Agustus kemarin, makanya kita evaluasi dulu agar dapat hasilnya,” katanya.

    Opar mengakui, Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi capaian target Pendapat Asli Daerah (PAD). Bahkan, menurutnya PAD sempat anjlok pada awal-awal mewabahnya Covid-19 di Banten.

    “Semuanya turun, target kita dari pendapatan 10,7 persen baru terealisasi 6,2 persen, apalagi sekarang mau masuk triwulan ke IV,” ungkapnya.

    Selama pandemi Covid-19 belum berakhir, dikatakan Opar, capaian target PAD belum bisa dipastikan akan naik secara signifikan. “Bukan masalah naik atau tidaknya tapi potensinya kapan Covid-19 ini berakhir, kita nggak bisa menjamin tahun 2021 nggak ada Covid-19 baru (PAD,red) bisa meningkat. Tapi kan sampai sekarang tidak bisa menjamin itu,” terangnya.

    Sejauh ini, ditegaskan Opar, petugas-petugas pemungutan pajak sudah berkerja secara maksimal, bahkan harus bertaruh nyawa karena menghadapi ancaman Covid-19.

    “Petugas-petugas kami pemungut pajak tetap jalan walaupun mereka menghadapi maut pandemi covid-19, tapi mereka sudah kami bekali untuk tetap menggunakan masker,” tandas Opar.

    Sebelumnya, masa berlaku disepensasi penghapusan pajak sempat dilakukan sejak April hingga 31 Agustus 2020. (Jen)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri. Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...
    - Advertisement -
    - Advertisement -