More

    Penuhi Panggilan Bawaslu, ATN Sebut Ratu Tatu Pemimpin Alergi Kritik

    Must Read

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Mantan Bupati Serang dua periode Ahmad Taufik Nuriman alias ATN menyebut kepemimpinan Ratu Tatu Chasanah semakin jelas menampak wajah anti kritik. Sehingga masyarakat yang mengkritisi kebijakan-kebijakannya akan berujung pada pelaporan diranah hukum.

    Demikian dikatakan ATN saat memenuhi pemanggilan Bawaslu Kabupaten Serang perihal klarifikasi dugaan ujaran kebencian di Sekertariat Gakumdu Kabupaten Serang, Jum’at (18/9/2020) kemarin.

    “Orang cengeng itu (Ratu Tatu,red), pejabat harus menerima masukan jangan alergi kritik, Ini bupati alergi dikritik, baru segitu saja udah laporan,” ujarnya.

    ATN menerangkan, pelaporan ujaran kebencian kepada dirinya yang dilaporkan kuasa hukum Tatu-Pandji tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

    “Kan begini didalam deklarasi itu bahwa jargon Tatu-Pandji ‘memberikan bukti bukan janji’, kata saya bukti apa?, ada bukti pengangguran benar, karena menyengsarakan masyarakat,” cetusnya sambil menirukan statemen dirinya pada acara deklarasi pasangan Nasrul Ulum-Eki Baehaki di Bojonegara pada 6 September 2020 lalu.

    “Yang dituduhkan kepada saya itu nggak benar, saya dituduh mengadu domba (ujaran kebencian,red), lebah mana?, apa nggak boleh orang mengkritik? bupati dikritik sudah biasa. Kecuali ngritiknya itu tidak berdasarkan data fakta ya itu namanya fitnah,” katanya.

    Mantan prajurit Kopassus itu kembali menegaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten Kabupaten Serang merupakan daerah yang memiliki pengangguran terbanyak se-Provinsi Banten.

    “Fitnah itu ketika menyampaikan (mengkritik,red) tidak ada bukti, saya ini menyampaikan bukti?, sekarang saya tanya?, benar ngga serang itu pengangguran tertinggi se-Banten?,” Kan benar saya ngomong berdasarkan data BPS, dan harus diakui itu,” ungkapnya.

    Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Serang Yadi mengatakan, pihaknya belum bisa menyampaikan hasil dari pemeriksaan tersebut.

    “Kalau hasil belum bisa kita sampaikan untuk hari ini karena masih ada pembahasan yang harus kita lakukan terkait dengan prosedur penanganan pelanggarannya,” terang Yadi.

    Yadi mengungkapkan, dari proses yang sudah dilakukan terkait dengan prosedur penanganan pelanggaran terdapat beberapa hal yang harus dijalankan khususnya di Sentra Gakumdu.Oleh sebab itu, pihaknya masih menunggu hasil perihal pemeriksaan klarifikasi tersebut.

    “Hasilnya mudah-mudahan secepatnya keluar, yang penting nggak melebihi batas waktu yang sudah ditentukan,” tutupnya. (Jejen)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri. Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...
    - Advertisement -
    - Advertisement -