More

    Soal Desakan Penundaan Pilkada, Ini Sikap KPU Banten

    Must Read

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Desakan Penundaan Pilkada Serentak 2020 ditengah pandemi Covid-19 mulai menggema. Selain dari kalangan mahasiswa, berbagai ormas turut menyerukan penolakan. Sebab, dikhawatirkan Pilkada bisa menciptakan klaster baru Covid-19.

    Terkait hal tersebut, Anggota Komisioner Pemilihan Umum (KPU) Banten Ramelan mengatakan, pihaknya sudah mendengarkan seluruh usulan serta desakan penundaan Pilkada baik skala nasional maupun daerah. Untuk itu, pihaknya akan menunggu dan mengikuti hasil keputusan pemerintah pusat terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

    “Apapun keputusannya kami akan ikut. Kalau lanjut iya lanjut, dan kalau ditunda iya kita mengikuti juga. Kami akan mengikuti keputusan Pemerintah Pusat, KPU dan Komisi 2 DPR RI,” Kata Ramelan saat ditemui di Kantor KPU Banten, Kota Serang, Senin (21/9/2020).

    Menurut dia, pemerintah pusat akan mempertimbangkan keputusan penundaan Pilkada, tidak mungkin pemerintah berfikir secara instan tanpa mencari solusi. Sehingga yang harus dipikirkan bagaimana Pilkada sukses kesehatan masyarakat terjaga.

    “Tentu Pemerintah punya antisipasi dan solusi lain. Saya yakin pemerintah juga tidak berpikir instan, berpikir hanya bagaimana Pilkada selesai?, tapi kan kesehatan masyarakat juga harus terjaga, nah ini menjadi point penting yang harus sikapi bersama,” ungkapnya.

    Yang pasti, ujar dia, jika Pilkada ditunda harus ada regulasi baru karena penetapan data pemilih kemungkinan besar bakal berubah. “Pasti data pemilih akan berubah, Kalau sekarang kan sudah dikunci, seperti tidak ada pemilih baru yang masuk,” terangnya.

    Ke depan, Ramelan mengaku akan memperketat tahapan-tahapan Pilkada sesuai peraturan perundang-undangan. Terlebih, pada 23-24 September 2020 akan dilakukan tahapan penetapan dan pengundian nomor urut bakal pasangan calon.

    “Nanti akan ada pengundian nomor urut, kita lebih membatasi dan memperketat lagi, nanti juga akan deklarasi protokol kesehatan,” tandasnya. (Jejen)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri. Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...
    - Advertisement -
    - Advertisement -