More

    Bawaslu Kabupaten Serang Temukan 225 DPS Bermasalah

    Must Read

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Serang menemukan ratusan pemilih yang tidak memenuhi syarat masih masuk kedalam Daftar Pemilih Sementara (DPS).

    Hal tersebut diketahui usai Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pengumuman DPS yang dilakukan KPU Kabupaten Serang pada 19 September 2020 lalu.

    Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Serang Oman Barurrohman mengatakan, pihaknya melakukan pencermatan data selama tiga hari terhitung sejak DPS diumumkan guna memastikan data dan daftar pemilih yang disusun dan dimutakhirkan pada Pilkada Kabupaten Serang 2020 secara akurat dan berkualitas.

    “Ada sebanyak 225 Pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat masih masuk kedalam DPS (Daftar Pemilih Sementara), Itu tersebar di 15 Kecamatan se-Kabupaten Serang, dengan rincian 55 Pemilih ganda, 131 pemilih sudah meninggal dunia, 27 pemilih sudah pindah domisili, dan 12 pemilih tidak dikenal,” katanya kepada awak media saat ditemui di Kantor Bawaslu Kabupaten Serang, Selasa (22/9/2020).

    Selain itu, Oman menyebut ada juga temuan sebanyak 84 pemilih yang ditempatkan di TPS yang jauh dari tempat tinggalnya, “Temuan ini terdapat di Kecamatan Pabuaran,” ujarnya.

    Dari temuan tersebut, lanjut Oman, ternyata dua diantaranya merupakan pemilih disabilitas. Dengan begitu, kata dia, kemungkinan besar temuan DPS akan terus bertambah, mengingat Bawaslu akan terus melakukan pengawasan sampai batas akhir pemungutan DPS 28 September 2020 mendatang.

    “Ini menunjukan KPU Kabupaten Serang masih belum maksimal dalam melakukan pemuktahiran data dan penyusunan daftar pemilih,” ungkapnya.

    “Sebelum ditetapkan dan diumumkan, DPS merupakan produk hasil pemuktahiran dalam beberapa proses mulai dari pencocokan dan penelitian secara faktual oleh PPDP, sampai dengan dimutakhirkan dan disusun kembali oleh PPS dan PPK,”tutupnya. (Jejen)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...

    Dianggap Extra Ordinary Craem, Akademisi UNMA Desak Polda Banten Usut Pengedar Rokok Ilegal di Lebak Selatan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Akademisi Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Mathla'ul Anwar (UNMA) Banten Ipul Saepuloh, mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Banten untuk mengusut tuntas peredaran rokok Ilegal...
    - Advertisement -
    - Advertisement -