More

    Gelar Demo, Mahasiswa: WH-Andika Masih Memikirkan Proyek di Tengah Pandemi

    Must Read

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Koalisi Banten Menggugat (Kasibat) menggelar aksi demonstrasi di depan Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Rabu (23/9/2020).

    Dalam aksinya mereka mengkritisi kepemimpinan Gubernur Banten Wahidin Halim-Andika Hazrumy, dalam memutuskan kebijakan pemulihan ekonomi yang digulirkan dari penganggaran pinjaman daerah ke BUMN PT SMI senilai Rp 4,5 triliun.

    Koordinator lapangan, Misbahudin mengatakan, bencana pandemi Covid-19 terus menghantui masyarakat Banten, alih-alih fokus menangani pandemi justru gubernur sibuk mencari dana untuk proyek-proyek yang tertunda akibat recofusing.

    “Watak pemerintah masih saja memikirkan proyek-proyek yang tertunda demi mengejar terget RPJMD,” katanya disela-sela orasi.

    Menurut dia, utang daerah ke PT SMI dengan dalih PEN akan membebani masyarakat. Terlebih alokasi dari pinjaman tersebut tidak terarah dalam aspek pembangunan kesejahteraan masyarakat luas.

    “Pembayaran hutang ini dibebankan kepada rakyat selama hitungan tahun, jelas kita liat barometer tindakan yang dilakukan pemprov jauh dari kepentingan untuk rakyat, ini menjadi hal yang menyakitkan untuk hati rakyat,” ungkapnya.

    Selain itu, alokasi dana PEN untuk pembangunan sport center senilai Rp 430 miliar atau sekitar 50,22 persen. Artinya, kata dia, setengahnya dialokasikan untuk pembangunan spot center.

    Kata dia, rencana dana pembangunan sport centre dalihnya untuk menyerap 7,500 tenaga kerja, padahal kenyataanya tidak akan menyerap tenaga kerja karena banyak faktor yang melilit proyek tersebut.

    “Kita akhirnya tahu bagaimana empati dari Pemprov Banten untuk masyarakat sendiri, sudah seharusnya masyarakat dan mahasiswa memperhatikan secara utuh kinerja dari Wahidin Halim-Andika Hazrumy yang semakin amburadul dalam membangun Banten,” terangnya.

    “DPRD yang diharapkan menjadi instansi kritis terhadap program gubernur malah menjadi institusi yang tidak mempunyai fungsi pengawasan,” tuturnya.

    Tak hanya itu, ujar dia, pendidikan menjadi permasalahan vital yang harus ditanggulangi, karena situasi saat ini melaksanakan semua serba daring.

    “Perlu biaya lebih untuk orang tua dalam mendapatkan akses serta sarana dan prasarana pendidikan daring, terlebih UMKM belum mendapatkan stimulus bantuan dari Pemprov Banten padahal ini adalah jantung pergerakan ekonomi rakyat kecil,” kata Misbah.

    Oleh sebab itu, Pihaknya menuntut Gubernur Banten, supaya pendidikan dan kesehatan harus menjadi sarana utama program PEN. Kemudian, UMKM harus menjadi prioritas utama demi ekonomi daerah dengan sesuai landasan PEN.

    “Realokasi dana anggaran harus transparan, komitmen padat karya dalam membangun sport center,” tandasnya. (Jejen)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri. Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...
    - Advertisement -
    - Advertisement -