More

    Pilkada Serentak 2020, Pelanggaran ASN di Banten Mendominasi

    Must Read

    SERANG/POPSUBLIK.CO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten mencatat ada sekitar 43 dugaan kasus pelanggaran dari empat Kabupaten/Kota selama proses tahapan Pilkada Serentak 2020.

    Komisioner Bawaslu Banten Kordiv Penanganan Pelanggaran Badrul Munir mengatakan, kasus pelanggaran yang ditangani Bawaslu paling banyak temuan dari hasil pengawasan di lapangan mencapai 33 temuan, sedangkan 10 kasus lainnya merupakan laporan dari masyarakat.

    “Sampai hari ini ada 43 dugaan pelanggaran, 33 kasus temuan pengawas di lapangan, 10 kasus laporan masyarakat, jadi lebih banyak temuan dari hasil pengawasan,” katanya kepada awak media saat ditemui di kantor Bawaslu Banten, Jum’at (25/9/2020).

    Badrul menegaskan, dari seluruh pelanggaran yang diproses menjadikan tiga klaster besar yakni klaster pelanggaran administrasi, etik, dan kalster hukum lainnya alias netralitas ASN.

    Kata Badrul, yang mendominasi pelanggaran diantara ketiga klaster tersebut yakni kalster hukum lainnya dan lebih banyak mengarah kepada netralitas ASN mencapai 12 kasus, ada 7 pelanggan Administrasi, dan 6 pelanggaran etik.

    “Garis besarnya ASN mendukung salah satu pasangan calon, ASN melanggar hak netralitas dengan menunjukan keberpihakan, lalu aparat desa memberikan dukungan kepada calon tertentu, ASN mengajak atau mengintimidasi pendukung calon, ASN mendeklarasikan dukungannya serta mempromosikan calon,” ungkapnya.

    Badru juga mengakui dari 12 kasus dugaan pelanggaran ASN terbanyak di Pilkada Kota Cilegon. “Memang paling banyak di Cilegon, terus disusul Tanggerang Selatan, sedangkan untuk nama-namanya memang tidak semuanya bisa kami sebutkan, karena masih diproses di KASN,” ujarnya.(Jejen)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...

    Dianggap Extra Ordinary Craem, Akademisi UNMA Desak Polda Banten Usut Pengedar Rokok Ilegal di Lebak Selatan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Akademisi Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Mathla'ul Anwar (UNMA) Banten Ipul Saepuloh, mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Banten untuk mengusut tuntas peredaran rokok Ilegal...
    - Advertisement -
    - Advertisement -