More

    Ketua DPRD Kota Serang Tak Sepakat Pos Check Point’ di Tiadakan

    Must Read

    Setahun Hilang Dicuri, Kendaraan Faizal Berhasil Ditemukan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Faizal Rahman (39) warga Walantaka, Kota Serang, langsung bergegas mendatangi Mapolda Banten. Hal itu menyusul adanya, penangkapan puluhan...

    LUIB Kecam Keras Ormas Penolak Kedatangan HRS ke Banten

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Sejumlah organisasi Islam yang tergabung dalam Laskar Umat Islam Banten (LUIB) mengecam keras ormas yang menolak kedatangan...

    Klaster Perumahan Rawan Curanmor, Ratusan Kendaraan Berhasil di Amankan Polda Banten

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Selama bulan Oktober hingga November jajaran Polres yang berada di Wilayah Hukum Polda Banten berhasil ungkap ratusan...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi tidak sepakat dengan rencana Pemkot Serang untuk meniadakan pos Check Point’ dalam rangka memperpanjang PSBB di Kota Serang. Padahal, pos Check Point’ merupakan kesepakatan dalam rapat gugus tugas.

    “Saya tidak sepakat kalo PSBB tidak ada cek pointnya, kan kemarin sudah di sepakati kalo PSBB harus ada cek pointnya di rapat gugus tugas,” ujarnya, Senin (28/9/2020).

    Menurutnya, apabila pelaksanaan PSBB selama ini belum berjalan dengan baik, maka dirinya menyarankan agar Pemkot Serang lebih tegas kembali.

    “Kalo yang diterapkan PSBB ini belum dilaksanakan dengan baik terhadap protokol kesehatan dan lainnya, berarti Pemkot harus lebih tegas lagi,” katanya.

    Dalam waktu dekat ini, kata Budi, dirinya juga akan melakukan inspeksi mendadak (Sidak) kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

    “Tingkat protokoler nya nanti saya akan sidak nanti tanpa memberitahukan kepada OPD terkait,” katanya.

    Namun dirinya lebih sepakat apabila Pemkot Serang menerapkan mini lockdown, seperti yang di sarankan Presiden Joko Widodo, tetap tidak mematikan perekonomian.

    “Saya sepakat dari mini lockdown, karena perekonomian nya tidak di tutup kan, karena negara pondasinya ada di ekonomi, kalo ekonomi nya di matiin juga ya lebih bahaya lagi dan akan timbul masalah yang baru,” tuturnya.

    Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Serang menilai bahwa posko Check Point’ dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak efektif dan akan ditiadakan. Demikian hal tersebut di sampaikan oleh Wali Kota Serang, Syafrudin.

    Menurutnya, Check Point’ hanya membatasi orang masuk. Sehingga, pihaknya akan meniadakan Check Point’ dalam rangka memperpanjang PSBB di Kota Serang.

    “Cek point’ kemarin itu saya liat tidak efektif, karena hanya membatasi orang masuk,” Kemudian kalo saya berpendapat lebih baik kami memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan ketat,”

    Bahkan, Syafrudin akan mengalihkan anggaran Check Point’ untuk tracking dan hanya penyemprotan di tempat keramaian.

    “Kami juga mengupayakan untuk tracking yang terpapar Covid-19, jadi anggaran untuk cek point’ kami alihkan ke tracking dan penyemprotan di tempat-tempat yang terpapar,” tukasnya.(Rul)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Diduga Hendak Akhiri Hidup, Seorang Wanita Bergelantungan di Jembatan Baru Ciujung-Kragilan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Entah apa yang dipikirkan seorang wanita yang hendak mengakhiri hidupnya di salah satu jembatan baru Ciujung-Kragilan. Namun, menurut...

    Ibu dan Anak di Serang Diduga Jadi Korban Pencabulan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Dugaan pencabulan oleh oknum ahli gigi yang berpraktik di sekitar lampu merah Ciruas dilaporkan ke Polres Serang. Dugaan pencabulan tersebut menimpa Ika Lestari,...

    Dikawal Aparat, Warga Padarincang Pukul Mundur Alat Berat PLTPB

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ratusan warga Padarincang yang menghalau alat berat perusahaan PT Sintesa Geothermal Banten (PT SBG) atau Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) berhasil...

    Warga Padarincang Hadang Alat Berat PLTPB

    SERANG/POSPUBLIK.CO- Ratusan warga Padarincang, Kabupaten Serang, berhamburan disepanjang jalan bersiap melakukan penghadangan alat berat perusahaan Pembangkit ListrtikTenaga Panas Bumi (PLTPB) alias Getohermal. Berdasarkan informasi yang...

    UMK Banten 2021 Naik Sebesar 1,5 Persen, Ini Besaranya

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Gubernur Banten Wahidin Halim telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2021 di seluruh wilayah Banten naik sebesar 1,5 persen. Penetapan tersebut tertuang...
    - Advertisement -
    - Advertisement -