More

    Ketua DPRD Kota Serang Tak Sepakat Pos Check Point’ di Tiadakan

    Must Read

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi tidak sepakat dengan rencana Pemkot Serang untuk meniadakan pos Check Point’ dalam rangka memperpanjang PSBB di Kota Serang. Padahal, pos Check Point’ merupakan kesepakatan dalam rapat gugus tugas.

    “Saya tidak sepakat kalo PSBB tidak ada cek pointnya, kan kemarin sudah di sepakati kalo PSBB harus ada cek pointnya di rapat gugus tugas,” ujarnya, Senin (28/9/2020).

    Menurutnya, apabila pelaksanaan PSBB selama ini belum berjalan dengan baik, maka dirinya menyarankan agar Pemkot Serang lebih tegas kembali.

    “Kalo yang diterapkan PSBB ini belum dilaksanakan dengan baik terhadap protokol kesehatan dan lainnya, berarti Pemkot harus lebih tegas lagi,” katanya.

    Dalam waktu dekat ini, kata Budi, dirinya juga akan melakukan inspeksi mendadak (Sidak) kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

    “Tingkat protokoler nya nanti saya akan sidak nanti tanpa memberitahukan kepada OPD terkait,” katanya.

    Namun dirinya lebih sepakat apabila Pemkot Serang menerapkan mini lockdown, seperti yang di sarankan Presiden Joko Widodo, tetap tidak mematikan perekonomian.

    “Saya sepakat dari mini lockdown, karena perekonomian nya tidak di tutup kan, karena negara pondasinya ada di ekonomi, kalo ekonomi nya di matiin juga ya lebih bahaya lagi dan akan timbul masalah yang baru,” tuturnya.

    Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Serang menilai bahwa posko Check Point’ dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak efektif dan akan ditiadakan. Demikian hal tersebut di sampaikan oleh Wali Kota Serang, Syafrudin.

    Menurutnya, Check Point’ hanya membatasi orang masuk. Sehingga, pihaknya akan meniadakan Check Point’ dalam rangka memperpanjang PSBB di Kota Serang.

    “Cek point’ kemarin itu saya liat tidak efektif, karena hanya membatasi orang masuk,” Kemudian kalo saya berpendapat lebih baik kami memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan ketat,”

    Bahkan, Syafrudin akan mengalihkan anggaran Check Point’ untuk tracking dan hanya penyemprotan di tempat keramaian.

    “Kami juga mengupayakan untuk tracking yang terpapar Covid-19, jadi anggaran untuk cek point’ kami alihkan ke tracking dan penyemprotan di tempat-tempat yang terpapar,” tukasnya.(Rul)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...

    Dianggap Extra Ordinary Craem, Akademisi UNMA Desak Polda Banten Usut Pengedar Rokok Ilegal di Lebak Selatan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Akademisi Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Mathla'ul Anwar (UNMA) Banten Ipul Saepuloh, mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Banten untuk mengusut tuntas peredaran rokok Ilegal...
    - Advertisement -
    - Advertisement -