More

    Wow! Klaim Biaya Perawatan Pasien Covid-19 di Serang Capai Rp 26 Miliar

    Must Read

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    SERANG/POSPUBLIK.CO-Biaya pengobatan pasien Covid-19 di seluruh rumah sakit akan ditanggung pemerintah melalui klaim BPJS Kesehatan. Di Kota dan Kabupaten Serang sendiri, hingga kini verifikasi pengajuan klaim sudah mencapai 54 kasus dengan klaim kurang lebih sebesar Rp 26 miliar.

    “Kalau di Serang sendiri ada 54 kasus dan 54 pasien yang klaimnya itu sekitar Rp 2.631.794.600. Nah coba dibagi saja itu, satu pasien kira-kira kena sekitar Rp 50 jutaan,” ujar Deputi Direksi BPJS Wilayah Banten, Kalimantan Barat dan Lampung, Donni Hendrawan kepada awak media saat ditemui disalah satu cafe di Kota Serang, Senin (28/9/2020).

    Menurut dia, Secara umum yang melingkupi wilayah kerja dirinya terbagi kedalam beberapa wilayah yakni Bandar lampung dengan kasus 188 dan pasien 183 dengan klaim Rp 14.435.882.700, lalu Kota Bumi kasus 34 dan pasien 32 dengan klaim Rp 936.006.600.

    Kemudian, kata dia, Metro kasus 63 dan pasien 63 dengan klaim Rp 3.212.573.900, Serang kasus 54 dan pasien 54 dengan klaim Rp 2.631.794.600, Pontianak kasus 180 dan pasien 187 dengan klaim Rp 14.106.592.300, Singkawang kasus 27 pasien 27 dengan klaim Rp 2.473.800.000 dan terkahir Sintang kasus 15 dan pasien 15 dengan klaim Rp 1.412.245.500.

    “Nah totalnya ada 615 kasus dan 605 pasien, dengan klaim Rp 41.840.750.200,” katanya.

    Donni menjelaskan, pihaknya diberikan tugas oleh pemerintah pusat untuk melakukan verifikasi terhadap klaim (pembiayaan Covid-19) masyarakat. “Semua masyarakat baik peserta maupun bukan peserta boleh dirawat atas indikasi klaim Covid-19,” terangnya.

    Tak hanya itu, Donni menegaskan seluruh Rumah Sakit baik yang bekerjasama maupun yang tidak bekerjasama dengan BPJS berhak untuk mengajukan klaim pembiayaan Covid-19.

    “Jadi, di RS manapun baik yang kerjasama maupun yang tidak kerjasama sepenjang dia (pasien,red) dinyatakan terindikasi menderita Covid-19, maka nanti RS bisa mengajukan klaimnya kepada kami untuk diproses lebih lanjut, tentu nanti akan dibayarkan dari Kemenkes sebagai lembaga yang ditunjuk untuk pembayaran pasien Covid-19,” tandasnya. (Jejen)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri. Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...
    - Advertisement -
    - Advertisement -