More

    Kota Serang Ajukan 23 Ribu UMKM untuk Bantuan Pemerintah Pusat

    Must Read

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang melalui Dinas Perdagangan, Industri, dan UMKM (Disperindaginkop) Kota Serang mengajukan 23 ribu UMKM kepada pemerintah pusat untuk menerima program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM).

    Bantuan tersebut di gulirkan untuk meringankan beban para pelaku UMKM yang terkena dampak dari pandemi Covid-19.

    Kabid UMKM pada Disperindaginkop Kota Serang Ahmad mengatakan, sesuai dengan surat edaran Kementerian Koperasi dan UKM yang di terimanya, pihaknya sudah melakukan penginputan dan pengiriman data yang di kirim melalui Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten.

    “Sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan 5 September 2020, kami sudah secara rampung mengirimkan data sebanyak 23,792 UMKM,” ujarnya, Selasa (29/9/2020).

    Ia mengatakan, untuk mendapatkan bantuan tersebut, para pelaku UMKM juga harus memperhatikan kriteria yang diberikan oleh pemerintah pusat.

    “Adapun di setujui atau tidak, adalah kewenangan dari pemerintah pusat, kriteria yang di sampaikan oleh kementerian yang pertama adalah di lihat dari besarnya tabungan yang dimiliki oleh pelaku UMKM, yang nanti akan dilihat secara online oleh bank BRI,” katanya.

    Ahmad menjelaskan, apabila terdapat pelaku UMKM yang memiliki tabungan sebesar di atas Rp 2 juta, maka itu tidak masuk dalam kriteria.

    “Apabila di atas Rp 2 juta tidak dapat, itu sudah ketentuan dari pusat. Apabila mereka sudah mendapatkan pinjaman kredit usaha rakyat, itu hasilnya yang tahu adalah bank melalui pengawasan OJK,” tuturnya.

    Selain itu, kata Ahmad, hasil seleksinya nanti akan di sampaikan oleh pemerintah pusat melalui nomor telepon pihak yang bersangkutan.

    “Kemudian hasil seleksinya akan disampaikan oleh kementerian kepada kami dan akan di hubungi yang bersangkutan melalui nomor telepon, yang tidak memiliki nomor telepon otomatis tidak bisa di hubungi oleh pihak bank,” tukasnya. (Rul)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...

    Dianggap Extra Ordinary Craem, Akademisi UNMA Desak Polda Banten Usut Pengedar Rokok Ilegal di Lebak Selatan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Akademisi Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Mathla'ul Anwar (UNMA) Banten Ipul Saepuloh, mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Banten untuk mengusut tuntas peredaran rokok Ilegal...
    - Advertisement -
    - Advertisement -