More

    Demo Gubernur Banten, Aksi Mahasiswa Dibubarkan Polisi

    Must Read

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Aksi Demonstrasi Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) Pw Serang di Pendopo Gubernur Banten berujung ricuh serta dilakukan pembubaran secara paksa oleh aparat kepolisian.

    Kejadian itu bermula saat mahasiswa hendak memasuki kantor Gubernur untuk menaruh rilis dan menyampaikan aspirasi terkait kegagalan kepemimpinan Wahidin Halim-Andika Hazrumy.

    Namun, aparat kepolisian tidak mengijinkan lantaran dianggap aksi mahasiswa tidak melalui prosedur resmi pengiriman surat pemberitahuan izin demonstrasi.

    Tidak berselang lama, mahasiswa dan polisi sempat terlibat adu mulut. Karena, mahasiswa tetap ngotot ingin masuk serta mendesak aparat kepolisian untuk membukakan pintu gerbang.

    Tak terima, aparat kepolisian langsung memukul mundur serta membubarkan aksi mahasiswa, aksi kejar-kejaran dan pengamanan massa aksi tak terhindarkan. Kemudian, setelah membubarkan massa, aparat kepolisian menggiring mahasiswa untuk keluar dari area pendopo Gubernur Banten.

    “Hari ini pemprov Banten sudah menutup ruang aspirasi, terbukti dengan jelas masyarakat yang ingin menuntut kebijakan Gubernur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tidak diindahkan,” ujar Misbah disela-sela orasi, Rabu (1/10/2020).

    “Kita coba ingin meminta masuk dengan membukakan pintu gerbang lalu menaruh rilis hasil kajian kita tapi ditolak,” katanya.

    Pembubaran aksi, ditegaskan Misbah, merupakan bukti aparat kepolisian telah menunjukan watak aslinya dengan mengedepankan tindakan represif untuk memukul aspirasi mahasiswa.

    “Ini adalah bukti aparat kepolisian sudah melakukan tindakan represif kepada kami, kami diusir secara paksa,” tegasnya.

    Misbah mengungkapkan, aksi ini berdasarkan hasil kajian secara ilmiah Kumala untuk menyikapi alokasi dana pinjaman daerah senilai Rp 4,9 triliun dari PT SMI dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

    Pada dasarnya, ujar dia, prinsip-prinsip PEN adalah asas sosial dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, lalu mendukung pengusaha yang terdampak, prudent, transparan, cepat, adil, akuntabel dan sesuai ketentuan. Namun, pada prakteknya PEN tidak mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi rakyat karena lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan sport centre.

    “Kenapa Pemprov Banten lebih mengutamakan anggaran pembangunan Sport Center di bandingkan dengan anggaran lainnya, yang seharusnya menyesuaikan dengan kebutuhan masyarkat di situasi pandemi Covid-19. Bahkan alibi pemprov di rencanakan pembangunan Sport Center untuk menyerap 7.500 tenaga kerja. Padahal kenyataannya tidak akan menyerap tenaga kerja sejumlah 7.500,” terangnya.

    Oleh sebab itu, pihaknya menuntut Gubernur Banten untuk merealisasikan Pendidikan dan Kesehatan harus menjadi sasaran utama program PEN ditengah pandemi Covid-19.

    Selanjutnya, kata dia, UMKM harus menjadi prioritas utama demi pemulihan ekonomi daerah dengan sesuai landasan PEN. “Pemprov Banten harus serius dalam penanganan Covid-19, Komitmen padat karya dalam pembangunan sport center,” tutupnya. (Jen)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri. Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...
    - Advertisement -
    - Advertisement -