SERANG/POSPUBLIK.CO– Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar refleksi peringatan HUT Banten ke-20 tahun di depan Gedung DPRD Banten, Minggu (4/10/2020). Dalam aksinya, mahasiswa menilai WH-Andika gagal membangun Banten.
Koordinator Lapangan, Ari Opanda mengatakan, sudah 20 tahun Provinsi Banten berdiri memisahkan diri dari Jawa barat. Namun dibawah kepemimpinan WH-Andika, Banten masih menyimpan segudang permasalahan-permasalahan yang belum bisa diselesaikan.
“Mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial masih terpuruk,” katanya disela-sela orasi.
Dalam bidang pendidikan, kata dia, program kelas baru (RKB) yang dirancang oleh pihak pemerintahan masih belum bisa terpenuhi secara maksimal. “Dari 403 program RKB untuk program RKB SMAN yang semulanya ada 268 ruang kelas baru hanya ada 22 RKB yang diwujudkan pemerintah Banten,” ungkapnya.
Terkait aspek ekonomi, ujar dia, saat ini Pemprov Banten telah melakukan pinjaman daerah ke BUMN PT SMI senilai Rp 4,9 triliun dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Namun dalam prakteknya pinjaman dana tersebut justru lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan sport centre.
“Pinjaman ini kan artinya bukan untuk pemulihan ekonomi berbasis UMKM yang ada di Banten, kondisi ini menjadi tidak wajar kita melihat kondisi perekonomian di Indonesia sedang mengalami keruntuhan serta berdampak langsung terhadap perekonomian di Banten,” terang Ari.
Sejauh ini, lanjut dia, Provinsi Banten tetap bertengger di peringkat satu dengan jumlah pengangguran terbanyak se-Indonesia. “Angka pengangguran di Banten terbesar nomor 1 di Indonesia, apalagi dengan maraknya PHK massal yang terjadi pada industri-industri di Banten akan semakin memperparah pengangguran,” paparnya.
Selanjutnya, untuk bidang kesehatan seperti fasilitas tenaga medis yang ada di Banten, dalam penanganan pandemi Covid-19 masih sangat minim dan tidak layak.
“Dengan kondisi ini maka sudah sewajarnya Provinsi Banten menyandang status zona merah dalam penyebaran Covid-19,” pungkasnya.
Tak hanya itu, kata dia, pengelolaan dana kesehatan penanganan Covid-19 dalam penyerapannya sedang dalam investigasi Polda karena terendus dugaan kasus korupsi.Oleh sebab itu, HMI menuntut hilangkan ketimpangan pendidikan di Banten, ciptakan solusi pendidikan di era pandemi di Provinsi Banten, ciptakan birokrasi pendidikan yang akuntable.
“Selesaikan target RKB dan USB, tekan angka pengangguran di Banten ciptakan lapangan pekerjaan dimasa pandemi, perketat pengawasan PEN, terakhir pemprov harus transparan perihal anggaran dana bantuan Covid-19,” tutupnya, (Jen)
