More

    Tolak Omnibus Law, Puluhan Ribu Buruh Cikande Turun ke Jalan

    Must Read

    Dikawal Aparat, Warga Padarincang Pukul Mundur Alat Berat PLTPB

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ratusan warga Padarincang yang menghalau alat berat perusahaan PT Sintesa Geothermal Banten (PT SBG) atau Pembangkit Listrik...

    LUIB Kecam Keras Ormas Penolak Kedatangan HRS ke Banten

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Sejumlah organisasi Islam yang tergabung dalam Laskar Umat Islam Banten (LUIB) mengecam keras ormas yang menolak kedatangan...

    Buruh Menunggu Keputusan UMK 2021

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, Al Hamidi memastikan Jumat besok (20/11/2020) Gubernur Banten...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Puluhan ribu buruh yang berasal dari PT. Nikomas tumpah ruah ke jalan untuk menolak Undang-undang Omnibus Law yang telah di sahkan oleh DPR RI. Pantauan di lokasi, para buruh terus keluar dari perusahaan PT. Nikomas dan membanjiri ruas jalan sepanjang Jalan Raya Serang- Jakarta, Selasa (6/10/2020).

    Pada pukul 11:00 WIB, terlihat para buruh mulai keluar dari perusahaan dan mengikuti mobil komando yang sudah disiapkan. Dalam aksinya, para buruh menilai Omnibus Law produk hukum yang cacat dan tidak melibatkan elemen buruh dalam pengesahannya.

    Selain itu, Omnibus Law juga dinilai akan menyengsarakan kehidupan buruh di Indonesia, seperti tidak adanya pesangon bagi para buruh yang terkena PHK.

    “Kami sangat menolak dengan pengesahan Omnibus Law dan kecewa terhadap DPR. Ini sangat menyengsarakan buruh karena akan menghilangkan pesangon bagi buruh yang terkena PHK,” ujar Ketua DPD SPN Banten, Intan Indria Dewi kepada Pospublik.co.

    Ia menjelaskan, selain pesangon yang dihilangkan, bagi buruh perempuan dalam Omnibus Law hak cuti haid, cuti hamil, cuti keguguran pun akan dihilangkan. “Ini juga merugikan buruh perempuan,” katanya.

    Ia menegaskan, pihaknya akan terus melakukan demonstrasi dan mogok nasional hingga tanggal 8 Oktober 2020. (Rul)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Lelang Jabatan Sekda Kota Serang, Syafrudin Tunggu Rekomendasi KASN

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Wali Kota Serang Syafrudin menunggu rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) setelah rangking tiga besar diusulkan. Diketahui,...

    PAD Kota Serang Tahun 2020 Tak Capai Target

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang tahun 2020 tak mencapai target, lantaran PAD ini hanya mencapai Rp190 miliar dengan target Rp220 miliar....

    Tolak Keputusan Gubernur Soal UMK 2021, Buruh Banten Bakal Gelar Aksi Mogok

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) akan memasifkan sosialisasi penolakan Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten Wahidin Halim, terkait penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)...

    Marinir Kawal Pembongkaran PLTPB, LBH: Negara Abaikan Hak Dasar Rakyat Padarincang

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rakyat Banten menduga ada persoalan besar dalam rangkaian pemaksanaan mobilisasi alat berat PT Sintesa Geothermal Banten (PT SBG)...

    Awasi Anggaran Covid-19 dan Pilkada, KPK Sadap Ratusan Nomor Telepon

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango mengaku, pihaknya saat ini tengah melakukan upaya penyelidikan tindak pidana korupsi (Tipikor) secara tertutup...
    - Advertisement -
    - Advertisement -