More

    14 Orang Ditangkap Pasca Aksi, LBH Rakyat Banten Bakal Laporkan Perkara ke Komnas HAM

    Must Read

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Pasca bentrokan antara mahasiswa dan kepolisian terkait aksi penolakan Omnibus Law di Kota Serang, Banten, kemarin dan di tangkapnya 14 orang, aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Geger Banten akan melakukan pendampingan bantuan hukum kepada LBH Rakyat Banten.

    Arman Maulana, Humas Geger Banten mengatakan, pasca aksi pihaknya kemarin hingga terjadi bentrokan dengan pihak kepolisian dan ditangkapnya beberapa orang oleh kepolisian, pihaknya akan mengawal pendampingan hukum.

    “Kami telah menyerahkan prosesnya terkait bantuan hukum ke LBH Rakyat Banten,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (7/10/2020).

    Sementara kuasa hukum dari LBH Rakyat Banten yang menangani perkara tersebut mengatakan, pihaknya akan mendampingi 14 orang yang ditangkap oleh pihak kepolisian.

    “Kuasa hukum dari LBH Rakyat Banten di minta untuk mendampingi memberikan bantuan hukum terhadap mahasiswa yang di tangkap waktu aksi penolakan Omnibus Law kemarin di Ciceri kota serang. Dari semalem kami mendampingi tapi kami tidak bisa melihat kondisi ke 14 orang yang di tangkap ini,” ujar Direktur LBH Rakyat Banten, Raden Elang Mulyana.

    Ia menjelaskan, pihaknya dipersulit dan sempat berdebat dengan pihak kepolisian saat hendak melihat kondisi 14 orang mahasiswa yang di tangkap.

    “Sampai tadi pun kami di persulit dan berdebat di ruang pemeriksaan padahal tadi ada kelonggaran agar kami bisa masuk. Karena kami kuasa hukum punya hak konstitusional pasal 56 KUHP untuk memberikan bantuan hukum memastikan agar tidak terjadinya indikasi, intimidasi pemukulan atau apapun terhadap 14 mahasiswa ini,” katanya.

    Pihaknya mengatakan, bahwa seharusnya pihak kepolisian harus mengayomi masyarakat maupun mahasiswa yang sedang melakukan pendapat di muka umum.

    “Karena bentuk penolakan ini adalah ekspresi menyampaikan pendapat di muka umum, jelas di konstitusional kita itu adalah hak, dan pihak kepolisian harusnya mengayomi bukan berarti melakukan penangkapan dan melakukan ke sewenang-wenangan terhadap mahasiswa,” jelasnya.

    Pihaknya pun mendorong perkara tersebut agar 14 orang yang ditangkap akan di bebaskan.

    “Jadi LBH Rakyat Banten akan terus mendorong agar perkara ini cepat selesai dan 14 orang ini di bebaskan. Jadi kami harap masyarakat juga harus melihat proses hukum ini secara adil, bahwa ada keadilan bagi setiap orang menyampaikan pendapat di muka umum,” tegasnya.

    Selain itu, pihaknya juga akan melaporkan perkara tersebut ke beberapa lembaga, yang diduga bahwa ada indikasi ke sewenang-wenangan oleh Polda Banten.

    “Ke depan kami akan melaporkan ke Komnas HAM, Paminal Propam Mabes Polri. Karena ada ke sewenang-wenangan dari pihak Polda Banten,” tukasnya. (Rul)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri. Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...
    - Advertisement -
    - Advertisement -