More

    14 Orang Ditangkap Pasca Aksi, LBH Rakyat Banten Bakal Laporkan Perkara ke Komnas HAM

    Must Read

    Waspada! Empat Daerah di Banten Kembali Berstatus Zona Merah Covid-19

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Empat daerah dari delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten kembali menjadi zona merah penyebaran Covid-19. Hal ini sejalan dengan...

    Gelar Webitalk, Unbaja Soroti Pembangunan Berkelanjutan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan (HMTL) Unbaja menggelar Webitalk dalam mengkritsi pembangunan yang terjadi di Indonesia, khususnya di...

    Dikabarkan Akan Safari ke Banten, Umat Islam di Tanah Jawara Siap Kawal Ketat Rizieq Shihab

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Forum Persaudaraan Umat Islam Banten (FPUIB) menggelar serangkaian apel akbar persiapan kedatangan Imam besar Front Pembela Islam...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Pasca bentrokan antara mahasiswa dan kepolisian terkait aksi penolakan Omnibus Law di Kota Serang, Banten, kemarin dan di tangkapnya 14 orang, aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Geger Banten akan melakukan pendampingan bantuan hukum kepada LBH Rakyat Banten.

    Arman Maulana, Humas Geger Banten mengatakan, pasca aksi pihaknya kemarin hingga terjadi bentrokan dengan pihak kepolisian dan ditangkapnya beberapa orang oleh kepolisian, pihaknya akan mengawal pendampingan hukum.

    “Kami telah menyerahkan prosesnya terkait bantuan hukum ke LBH Rakyat Banten,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (7/10/2020).

    Sementara kuasa hukum dari LBH Rakyat Banten yang menangani perkara tersebut mengatakan, pihaknya akan mendampingi 14 orang yang ditangkap oleh pihak kepolisian.

    “Kuasa hukum dari LBH Rakyat Banten di minta untuk mendampingi memberikan bantuan hukum terhadap mahasiswa yang di tangkap waktu aksi penolakan Omnibus Law kemarin di Ciceri kota serang. Dari semalem kami mendampingi tapi kami tidak bisa melihat kondisi ke 14 orang yang di tangkap ini,” ujar Direktur LBH Rakyat Banten, Raden Elang Mulyana.

    Ia menjelaskan, pihaknya dipersulit dan sempat berdebat dengan pihak kepolisian saat hendak melihat kondisi 14 orang mahasiswa yang di tangkap.

    “Sampai tadi pun kami di persulit dan berdebat di ruang pemeriksaan padahal tadi ada kelonggaran agar kami bisa masuk. Karena kami kuasa hukum punya hak konstitusional pasal 56 KUHP untuk memberikan bantuan hukum memastikan agar tidak terjadinya indikasi, intimidasi pemukulan atau apapun terhadap 14 mahasiswa ini,” katanya.

    Pihaknya mengatakan, bahwa seharusnya pihak kepolisian harus mengayomi masyarakat maupun mahasiswa yang sedang melakukan pendapat di muka umum.

    “Karena bentuk penolakan ini adalah ekspresi menyampaikan pendapat di muka umum, jelas di konstitusional kita itu adalah hak, dan pihak kepolisian harusnya mengayomi bukan berarti melakukan penangkapan dan melakukan ke sewenang-wenangan terhadap mahasiswa,” jelasnya.

    Pihaknya pun mendorong perkara tersebut agar 14 orang yang ditangkap akan di bebaskan.

    “Jadi LBH Rakyat Banten akan terus mendorong agar perkara ini cepat selesai dan 14 orang ini di bebaskan. Jadi kami harap masyarakat juga harus melihat proses hukum ini secara adil, bahwa ada keadilan bagi setiap orang menyampaikan pendapat di muka umum,” tegasnya.

    Selain itu, pihaknya juga akan melaporkan perkara tersebut ke beberapa lembaga, yang diduga bahwa ada indikasi ke sewenang-wenangan oleh Polda Banten.

    “Ke depan kami akan melaporkan ke Komnas HAM, Paminal Propam Mabes Polri. Karena ada ke sewenang-wenangan dari pihak Polda Banten,” tukasnya. (Rul)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Jadi Tempat Esek-Esek, Pemkot Serang Bakal Sulap Kepandean

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Kerap dijadikan tempat esek-esek, Pasar Kepandean direncanakan bakal di tata ulang atau dijadikan tempat terbuka hijau pada...

    Puluhan Sekolah di Kota Serang Dikategorikan Belum Ramah Anak

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Puluhan sekolah SMP di Kota Serang masih di dikategorikan sebagai Sekolah Ramah Anak. Pasalnya, masih banyak syarat-syarat yang belum terpenuhi dari sekolah...

    FPUIB di Polisikan, Advokat: Ada Orang Yang Benci Islam

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Warga Kota Serang berinisial H didampingi kuasa hukum dari Banten Lawyers Club (BLC) melaporkan dugaan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) pada acara Apel...

    Diduga Deklarasi Damai Langgar Prokes, FPUIB di Polisikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Warga Kota Serang berinisial H melaporkan dugaan pelanggaran protokol kesehatan (Prokes) pada acara Apel Akbar deklarasi damai yang digelar oleh Forum Persaudaraan...

    APBD Kota Serang Tahun 2021 Defisit 75 Miliar

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Serang tahun anggaran 2021 alami defisit sebesar Rp 75,5 miliar. Demikian hal tersebut di...
    - Advertisement -
    - Advertisement -