More

    Tolak Omnibus Law, Tiga Pegiat Lingkungan di Banten Gantung Diri

    Must Read

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam Pusat Koordinasi Daerah (PKD) Mapala Banten bersama pegiat lingkungan se-Banten menggelar aksi demonstrasi menolak Omnibus Law UU Cipta Lapangan Kerja di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kamis (8/10/2020).

    Dalam aksinya mereka membentangkan spanduk besar bertuliskan ‘Lawan Perusak Lingkungan, Gagalkan Omnibus Law’.

    Pantau di lapangan, beberapa massa aksi juga melakukan teatrikal gantung diri selama satu jam, aksi itu mengibaratkan simbol kematian suara rakyat Indonesia.

    “Kita menyerukan pemerintah dan DPR bahwa rakyat tidak memerlukan UU yang merugikan rakyat, dan hanya akan menguntungkan korporasi,” ucap Okib Koordinator Aksi kepada awak media.

    Ditengah krisis kesehatan dan ekonomi, kata Oki, pemerintah Indonesia justru diam-diam meloloskan UU Minerba yang memberikan karpet merah kepada industri batubara. Belum lagi, pasca pandemi masih segar ingatan rakyat akan kecurangan pengesahan UU Minerba. Kali ini, menurutnya pemerintah kembali mengabaikan aspirasi masyarakat dengan mengesahkan UU Ciptaker.

    “UU Ciptaker hanya akan menyengsarakan rakyat, mempermudah investasi tanpa memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan dan hak-hak para pekerja,” katanya.

    Kendati mendapatkan banyak kritik dan penolakan dari berbagai pihak termasuk buruh, pemuka agama, dan lembaga pendanaan, ditegaskan Oki, nyatanya Senin lalu RUU Omnibus Law disahkan menjadi Undang-Undang.

    “UU ini hanya akan melanggengkan praktik oligarki serta akan mengeksplorasi sumber daya alam, dan mengkerdilkan hak-hak rakyat,” terang Oki.

    “Lingkungan akan semakin rusak, rakyat semakin tertindas, dan ruang demokrasi akan semakin menyempit,” paparnya.

    Tak hanya itu, Oki mengungkapkan, bahwa proses penyiapan UU Omnibus Law sangat kontroversial. Sebab, kata dia, tidak melibatkan pelaku yang terlibat terutama asosiasi bisnis yang tergabung dalam Kadin dan juga Bank Dunia serta tidak melibatkan para pemangku kepentingan lain seperti serikat buruh dan masyarakat sipil.

    “UU ini banyak dipengaruhi aktor-aktor industri ekstraktif seperti tambang, migas, perkebunan sehingga akan menjadi ancaman besar bagi lingkungan hidup Indonesia,” tandasnya. (Jen)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...

    Dianggap Extra Ordinary Craem, Akademisi UNMA Desak Polda Banten Usut Pengedar Rokok Ilegal di Lebak Selatan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Akademisi Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Mathla'ul Anwar (UNMA) Banten Ipul Saepuloh, mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Banten untuk mengusut tuntas peredaran rokok Ilegal...
    - Advertisement -
    - Advertisement -