More

    Empat Anak Ditetapkan Tersangka Pada Aksi Omnibus Law, LPAI Minta Gunakan Sistem Peradilan Anak

    Must Read

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Banten angkat bicara terkait penangkapan serta penetapan tersangka 14 massa aksi saat melakukan unjuk rassa penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja pada 6 Oktober 2020 lalu.

    Pasalnya, dari ke-14 massa aksi yang ditetapkan tersangka 4 diantaranya masih dibawah umur.

    Ketua LPAI Provinsi Banten, Iip Syafrudin, mengaku, pihaknya menerima pengaduan masyarakat tentang penetapan tersangka pada proses hukum atas nama MZ, RR, MM dan M yang masih usia anak.

    Oleh sebab itu, LPAI merekomendasikan agar para tersangka usia anak tersebut ditetapkan prosesnya dengan memakai rujukan Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

    “UU ini adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dari mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana,” ujar Iip kepada awak media melalui konferensi pers pada Senin (12/10/2020).

    Iip menjelaskan, Dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 pada Pasal 5 ayat 1,2 dan 3, Pasal 6 dan Pasal 7, disebutkan mewajibkan kepada penyidik, penuntut dan pemeriksaan perkara untuk dilaksanakan upaya diversi.

    “Diatur juga pada pasal 9, dimana pada pokoknya para tersangka anak adalah terkategori sebagai pelaku tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana ringan,” katanya.

    Tak hanya itu, ujar dia, pada pasal 10 ayat (2) diatur, bahwa kesepakatan diversi berbentuk. Pertama, melaksanakan diversi atas proses hukum tersebut. Kedua, mengembalikan para tersangka kepada orang tua dan atau wali. Ketiga, menyampaikan hasil diversi tersebut kepada Pengadilan Negeri (PN) untuk dilakukan penetapannya.

    “Terakhir, setelah mendapatkan penetapan dari PN maka penyidik agar dapat mengeluarkan penetapan penghentian penyidikan kasus diatas,” ungkap Iip.

    Untuk itu, pihaknya akan berkerjasama dengan berbagai pihak untuk melakukan proses pemulihan psikologis terhadap tersangka di bawah umur tersebut.

    “Kami pun akan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dan berkepentingan, agar dapat dilaksanakan proses trauma healing dan atau psiko analisis terhadap para tersangka anak, agar di kemudian hari tidak lagi melakukan kekeliruan seperti yang sudah pernah dilakukan,” terangnya.

    Iip pun berharap, pers dapat terlibat aktif dalam mengawasi jalanya proses hukum terhadap seluruh tersangka khusunya pada anak dibawah umur.

    “Besar harapan teman-teman media dapat bekerjasama dalam rangka memberikan kepentingan terbaik bagi anak, khususnya anak-anak yang sudah ditetapkan tersangka oleh penyidik Polda Banten tersebut,” pungkasnya.(Jen)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri. Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...
    - Advertisement -
    - Advertisement -