More

    Mahasiswa Desak Pemkot Serang Tolak Omnibus Law

    Must Read

    Warga Padarincang Hadang Alat Berat PLTPB

    SERANG/POSPUBLIK.CO- Ratusan warga Padarincang, Kabupaten Serang, berhamburan disepanjang jalan bersiap melakukan penghadangan alat berat perusahaan Pembangkit ListrtikTenaga Panas Bumi...

    Dikawal Aparat, Warga Padarincang Pukul Mundur Alat Berat PLTPB

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ratusan warga Padarincang yang menghalau alat berat perusahaan PT Sintesa Geothermal Banten (PT SBG) atau Pembangkit Listrik...

    Lelang Jabatan Sekda Kota Serang, Syafrudin Tunggu Rekomendasi KASN

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Wali Kota Serang Syafrudin menunggu rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) setelah rangking tiga besar diusulkan. Diketahui,...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Puluhan mahasiswa yang berasal dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) Cabang Serang geruduk kantor Puspemkot Serang. Mahasiswa mendesak Wali Kota Serang Syafrudin ikut bersama menolak Undang-undang Omnibus Law yang kini sudah di sahkan oleh DPR RI.

    Koordinator aksi, Taufik Solehudin mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih terus mendesak agar pemerintah daerah khususnya Kota Serang, dapat ikut bersama menolak Omnibus Law.

    “Kami mendesak agar pemerintah daerah dalam hal ini Wali Kota maupun Wakil Wali Kota Serang ikut menolak Omnibus Law,” katanya di sela-sela aksi, Selasa (13/10/2020).

    Menurutnya, Omnibus Law tidak hanya berdampak pada masyarakat saja, namun berdampak juga pada pemerintah daerah. “Ini tidak hanya berdampak pada masyarakat saja, namun pemerintah daerah pun ikut terdampak dari Omnibus Law ini,” katanya.

    Maka dari itu, pihaknya mendesak agar Pemkot Serang dapat bersama memberikan penolakan terhadap Omnibus Law tersebut.

    Sementara itu, Wakil Wali Kota Serang, Subadri Ushuludin mengatakan, pihaknya akan melanjutkan aspirasi yang di sampaikan mahasiswa kepada Pemerintah Provinsi Banten. “Kami akan menindaklanjuti aspirasi dari mahasiswa ini kepada Pemerintah Provinsi Banten,” tuturnya.

    Namun pihaknya tidak dapat memberikan sikap atas desakan mahasiswa untuk menolak Omnibus Law, dengan alasan wewenang tersebut ada di Pemprov Banten.

    “Tentunya itu bukan hak kami, kami hanya akan menyampaikan aspirasi dari mahasiswa ini. Karena Pemprov Banten merupakan yang paling tinggi dari pada kami,” tukasnya. (Rul)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Dikabarkan Akan Safari ke Banten, Umat Islam di Tanah Jawara Siap Kawal Ketat Rizieq Shihab

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Forum Persaudaraan Umat Islam Banten (FPUIB) menggelar serangkaian apel akbar persiapan kedatangan Imam besar Front Pembela Islam...

    Datangi Ribuan Massa Pendukung HRS, Walikota Serang Bilang Begini

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ribuan massa Forum Persaudaraan Umat Islam Banten (FPUIB) menggelar siaga apel akbar persiapan kedatangan imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq...

    Kapolda Banten: Spanduk Tak Berizin Akan di Turunkan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Kapolda Banten, Irjen Pol Fiandar menegaskan untuk spanduk-spanduk yang dipasang dengan sengaja di daerah Banten dan tidak mempunyai izin akan di turunkan. Dirinya...

    Pangdam III Siliwangi: 1.000 Personil TNI Akan Ikut Amankan Pilkada Serentak

    SERANG/POSPUBLIK.CO - TNI-Polri sudah menyiapkan personil untuk mengamankan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Provinsi Banten. Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto pun...

    Lelang Jabatan Sekda Kota Serang, Syafrudin Tunggu Rekomendasi KASN

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Wali Kota Serang Syafrudin menunggu rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) setelah rangking tiga besar diusulkan. Diketahui, peserta pada lelang jabatan Sekda...
    - Advertisement -
    - Advertisement -