More

    Gubernur Banten kembali di Desak Nyatakan Tolak Omnibus Law

    Must Read

    Budi Rustandi Geram, Warganya Curhat Bantuan UMKM di Potong Sebesar 400 Ribu

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi mengaku mendapat banyak keluhan dari masyarakat terkait adanya dugaan pemotongan bantuan...

    Gelar Demonstrasi, Kumala Menilai 42 Bulan Kepemimpinan WH-Andika Tanpa Perubahan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Sejumlah mahasiswa yang terhimpun dalam Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) menggelar aksi demonstrasi di jalan raya Syekh Nawawi...

    Bela UMKM, Ketua DPRD Kota Serang Siap Pasang Badan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi mengaku siap pasang badan untuk memproses secara hukum jika ada oknum...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) DPW Provinsi Banten kembali menggelar aksi demonstrasi di depan pendopo Gubernur Banten pada Selasa (14/10/2020).

    Demonstrasi ini sebagai bentuk lanjutan dalam mendesak Gubernur Banten Wahidin Halim agar menyatakan sikap secara tertulis kepada presiden untuk penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

    “Kami meminta kepada Gubernur Banten (Wahidin Halim,red), menyampaikan pernyataan tertulis kepada presiden, bahwa masyarakat, pekerja, buruh, menolak Omnibus Law,” ucap Lilis, wakil ketua I KSPN DPW Banten, saat ditemui di sela-sela aksi.

    Jika gubernur masih abai terhadap tuntutan buruh, kata Lilis, elemen buruh dan mahasiswa akan bersatu untuk kembali menggelar demonstrasi besar-besaran di pendopo Gubernur Banten.

    “Kita akan berjejaring dengan kelompok-kelompok mahasiswa untuk melakukan aksi besar-besaran,” tegas Lilis.

    Lilis menjelaskan, pemerintah sungguh ironis ditengah kondisi masyarakat Indonesia sedang mengalami pandemi, keresahan dan kekhawatiran tengah melanda seluruh masyarakat.

    “Dalam kondisi ini justru pemerintah dan DPR mengesahkan Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU,” katanya.

    Saat ini, diungkapkan Lilis, pemerintah tetap memaksakan pembahasan UU Cipta Kerja dengan tergesa-gesa serta banyak persoalan yang dapat merugikan buruh.

    “Mereka tidak memiliki hati nurani, sudah tidak mendengar aspirasi rakyat yang menyampaikan penolakan Omnibus Law Cipta Kerja,” ujarnya. (Jen)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Bela UMKM, Ketua DPRD Kota Serang Siap Pasang Badan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi mengaku siap pasang badan untuk memproses secara hukum jika ada oknum...

    Budi Rustandi Geram, Warganya Curhat Bantuan UMKM di Potong Sebesar 400 Ribu

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi mengaku mendapat banyak keluhan dari masyarakat terkait adanya dugaan pemotongan bantuan untuk para pelaku UMKM yang...

    Terima Aduan, Budi Rustandi Kunjungi Ratusan Pelaku UMKM di Kota Serang

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi didampingi Kepala Disperindagkop Kota Serang Akhmad Zubaidilah mengunjungi ratusan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di...

    Gelar Demonstrasi, Kumala Menilai 42 Bulan Kepemimpinan WH-Andika Tanpa Perubahan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Sejumlah mahasiswa yang terhimpun dalam Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) menggelar aksi demonstrasi di jalan raya Syekh Nawawi Albantani, Curug, Kota Serang, Senin...

    Sedang Dibahas, UMK di Banten Berpotensi Naik

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten Al Hamidi mengatakan, pihaknya saat ini tengah membahas terkait Upah Minimum Kerja (UMK)...
    - Advertisement -
    - Advertisement -