More

    Gubernur Surati Presiden, Serikat Buruh Sebut WH Tidak Tegas Menolak Omnibus Law

    Must Read

    Gelar Demonstrasi, Kumala Menilai 42 Bulan Kepemimpinan WH-Andika Tanpa Perubahan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Sejumlah mahasiswa yang terhimpun dalam Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) menggelar aksi demonstrasi di jalan raya Syekh Nawawi...

    Budi Rustandi Geram, Warganya Curhat Bantuan UMKM di Potong Sebesar 400 Ribu

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi mengaku mendapat banyak keluhan dari masyarakat terkait adanya dugaan pemotongan bantuan...

    Terima Aduan, Budi Rustandi Kunjungi Ratusan Pelaku UMKM di Kota Serang

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi didampingi Kepala Disperindagkop Kota Serang Akhmad Zubaidilah mengunjungi ratusan pelaku Usaha...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Gubernur Banten Wahidin Halim alias sudah mengirimkan surat kepada Presiden RI Joko Widodo, setelah menerima desakan dari buruh dan mahasiswa untuk menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

    Menanggapi hal itu, ketua DPW Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Provinsi Banten Anas Mathofany mengatakan, isi surat yang disampaikan WH berbeda dengan isi surat Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur.

    “Bentuk penolakan yang ditulis Gubernur Banten berbeda dengan konsep yang dibuat oleh Gubernur DKI Jakarta (Anis Baswedan) Jawa Timur (Khofifah Indar Parawansa) dan Gubernur Jaba (Ridwan Kamil),” katanya kepada awak media, pada Rabu (14/10/2020).

    Anas menjelaskan, Gubernur Banten tidak mengatasnamakan dirinya untuk menolak secara tegas Omnibus Law. Terlebih, kata dia, isi surat itu hanya sebatas menembuskan aspirasi komponen buruh dan mahasiswa.

    Untuk itu, pihaknya bakal mengevaluasi lampiran surat tersebut guna mendapat kepastian. “Kita tetap akan melakukan tindakan-tindakan kontroling, serta pembahasan-pembahasan baik dalam bentuk audiensi dan lain-lainya,” ujarnya.

    “Kita juga akan menindaklanjuti (surat Gubernur,red) lebih jauh lagi supaya kita mendapat kepastian atas penolakan Omnibus Law,” paparnya.

    Hal serupa disampaikan Wakil ketua I FKSPN Lilis, menurutnya WH tidak menolak Omnibus Law melainkan hanya menyampaikan perlawanan situasi serikat buruh dan mahasiswa di Banten.

    “WH belum sesuai apa yang diminta masyarakat Banten, kalau masyarakat Banten inginnya Gubernur WH mengatakan secara tegas menolak Omnibus Law,” pungkasnya. (Jen)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Bela UMKM, Ketua DPRD Kota Serang Siap Pasang Badan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi mengaku siap pasang badan untuk memproses secara hukum jika ada oknum...

    Budi Rustandi Geram, Warganya Curhat Bantuan UMKM di Potong Sebesar 400 Ribu

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi mengaku mendapat banyak keluhan dari masyarakat terkait adanya dugaan pemotongan bantuan untuk para pelaku UMKM yang...

    Terima Aduan, Budi Rustandi Kunjungi Ratusan Pelaku UMKM di Kota Serang

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi didampingi Kepala Disperindagkop Kota Serang Akhmad Zubaidilah mengunjungi ratusan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di...

    Gelar Demonstrasi, Kumala Menilai 42 Bulan Kepemimpinan WH-Andika Tanpa Perubahan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Sejumlah mahasiswa yang terhimpun dalam Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) menggelar aksi demonstrasi di jalan raya Syekh Nawawi Albantani, Curug, Kota Serang, Senin...

    Sedang Dibahas, UMK di Banten Berpotensi Naik

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten Al Hamidi mengatakan, pihaknya saat ini tengah membahas terkait Upah Minimum Kerja (UMK)...
    - Advertisement -
    - Advertisement -