More

    Soal Desakan Tolak Omnibus Law, Gubernur Banten Surati Presiden

    Must Read

    Terima Aduan, Budi Rustandi Kunjungi Ratusan Pelaku UMKM di Kota Serang

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi didampingi Kepala Disperindagkop Kota Serang Akhmad Zubaidilah mengunjungi ratusan pelaku Usaha...

    Gelar Demonstrasi, Kumala Menilai 42 Bulan Kepemimpinan WH-Andika Tanpa Perubahan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Sejumlah mahasiswa yang terhimpun dalam Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) menggelar aksi demonstrasi di jalan raya Syekh Nawawi...

    Budi Rustandi Geram, Warganya Curhat Bantuan UMKM di Potong Sebesar 400 Ribu

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi mengaku mendapat banyak keluhan dari masyarakat terkait adanya dugaan pemotongan bantuan...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Gubernur Banten, Wahidin Halim, akhirnya bersikap dan secara resmi mengeluarkan pernyataan tertulis dan menyurati Presiden RI Joko Widodo.

    Dalam surat bernomor 560/1856-DTKT/2020 perihal usulan masukan peraturan pelaksana undang-undang tentang cipta kerja bidang ketenagakerjaan. WH menyampaikan respon dan reaksi dari berbagai kalangan.

    WH menyatakan bahwa omnibus law Undang – Undang Cipta Kerja adalah produk Pemerintah Pusat dan DPR RI yang tentunya tidak melibatkan pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota.

    “Sebagai gubernur, saya memahami terhadap pro dan kontra terhadap sikap dan aspirasi dari masyarakat Banten umumnya. Perlu dipahami, bahwa gubernur adalah representasi perwakilan pemerintah pusat. Ada hubungan dua pemerintahan sebagaimana amanat UU pemerintahan daerah,” jelas Gubernur pada Rabu (14/10/2020).

    Dikatakan WH, setelah pihaknya mengakomodir aspirasi masyarakat, pihaknya juga mengusulkan agar ada pertemuan para Gubernur dengan Presiden. Pertemuan itu sendiri dilaksanakan pada hari Jum’at (9/10/2020) lalu melalui telekonferensi rapat terbatas presiden dan para gubernur se-Indonesia.

    “Dari hasil pertemuan dapat menangkap pesan bahwa sebagian besar Gubernur belum membahas secara detail tentang isi undang – undang tersebut. Oleh karena itu kala disodorkan 12 pasal yang menjadi pasal krusial atau pasal yang menjadi isu, Presiden meminta Gubernur untuk melakukan pembahasan dan menjelaskan, tidak hanya untuk menangkal hoaks,” katanya.

    “Gubernur juga diminta untuk memberikan usulan dalam kaitan dengan Peraturan Pemerintah yang akan diterbitkan,” ungkap WH melalui pres conference kepada awak media.

    Dijelaskan WH, usai rapat terbatas itu hingga hari Senin, pihaknya bersama tim Pemprov Banten yakni Tim Advokasi Disnaker dan Biro Hukum berusaha memahami, membahas, dan menelaah perbedaan pendapat dan mendalami pasal-pasal yang dianggap menghilangkan kepentingan buruh dan masyarakat.

    “Dari pagi sampai malam saya bersama Disnaker dan Biro Hukum menelaah dan membahas pasal-pasal Omnibus Law sebelum dikirimkan ke presiden. Hasil telaahan kami sudah disampaikan kepada Presiden hari Selasa (13/10). Kita berharap, usulan-usulan yang berkaitan dengan perburuhan dan lain-lain menjadi perhatian presiden,” terang WH.

    “Kami juga menampung aspirasi dan pendapat serikat pekerja yang tetap bersikukuh menolak dengan berbagai tafsir menolak undang-undang. Namun kalangan ulama dan ormas agama memberikan pernyataan dapat memahami undang – undang. Persoalan ini telah saya sikapi dengan mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan secara matang sebelum bersurat ke presiden,” paparnya.

    WH mengakui, pihaknya berusaha memfasilitasi masyarakat dengan menerima, menampung, dan menyampaikan aspirasi kepada presiden. Namun ada masyarakat yang akan berniat dan akan melakukan judicial review.

    WH juga menyampaikan, Banten dalam keadaan aman tidak ada anarki. Hal itu sebagai salah satu bentuk hubungan baik antara Pemprov Banten dengan masyarakat.

    “Isu – isu nasional kita serahkan kepada pihak yang lebih berwenang, yaitu Presiden dan DPR RI. Ayo kita jaga Banten!” pungkasnya. (Jen)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Bela UMKM, Ketua DPRD Kota Serang Siap Pasang Badan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi mengaku siap pasang badan untuk memproses secara hukum jika ada oknum...

    Budi Rustandi Geram, Warganya Curhat Bantuan UMKM di Potong Sebesar 400 Ribu

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi mengaku mendapat banyak keluhan dari masyarakat terkait adanya dugaan pemotongan bantuan untuk para pelaku UMKM yang...

    Terima Aduan, Budi Rustandi Kunjungi Ratusan Pelaku UMKM di Kota Serang

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi didampingi Kepala Disperindagkop Kota Serang Akhmad Zubaidilah mengunjungi ratusan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di...

    Gelar Demonstrasi, Kumala Menilai 42 Bulan Kepemimpinan WH-Andika Tanpa Perubahan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Sejumlah mahasiswa yang terhimpun dalam Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) menggelar aksi demonstrasi di jalan raya Syekh Nawawi Albantani, Curug, Kota Serang, Senin...

    Sedang Dibahas, UMK di Banten Berpotensi Naik

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten Al Hamidi mengatakan, pihaknya saat ini tengah membahas terkait Upah Minimum Kerja (UMK)...
    - Advertisement -
    - Advertisement -