More

    Diduga Dukung Calon, Pegawai BUMD di Kabupaten Serang Dilaporkan

    Must Read

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Salah seorang pegawai BUMD PDAM Tirta Al-Bantani Kabupaten Serang dilaporkan ke Bawaslu terkait dugaan dukungan politik di media sosial kepada salah satu pasangan calon Bupati Kabupaten Serang.

    Kuasa hukum pelapor sekaligus Ketua tim advokasi Nasrul Ulum-Eki Baehaki (Asik) Ferry Renaldy menuturkan, pelaporan dugaan keterlibatan kampanye salah satu kepala bagian (Kabag) di PDAM Tirta Albantani karena melakukan postingan di salah satu grup facebook Bursa Calon Bupati Serang.

    Dalam grup itu, ia diduga menunjukan dukungan politik kepada pasangan nomor urut 1 yakni Ratu Tatu Chasanah-Pandji Tirtayasa.

    “Nah ini inisialnya UR, disitu (postingan facebook,red) dia bersama istirnya salah satu relawan pasangan Tatu-Pandji itu dicangkirnya (gelas,red) bergambar Tatu Pandji ini (istrinya,red) nemenin UR ngopi pagi,” katanya kepada awak media saat ditemui di Kantor Bawaslu Kabupaten Serang, Senin (19/10/2020).

    Feryy menegaskan, BUMD maupun BUMN tidak boleh menunjukan dukungan politik atau kampanye pemenangan terhadap salah satu Paslon Pilkada. Sebab, hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

    “Nah di UU Pilkada sudah jelas tidak boleh melibatkan BUMD atau BUMN dalam kampanye salah satu Paslon,” tegasnya.

    Usai melakukan pelaporan, Ferry mengakui sepenuhnya menyerahkan ke Bawaslu untuk memproses laporan tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.

    “Alhamdulillah (laporan,red) klien kami diterima (Bawaslu,red), selebihnya kita serahkan kepada Bawaslu,” terangnya.

    Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Serang Yadi mengatakan, pihaknya secepatnya akan mengkaji terkait pelaporan dugaan kampanye pejabat BUMD, namun, dirinya enggan berkomentar soal unsur materil isi laporan tersebut.

    “Kita belum bisa menyampaikan siapa yang dilaporkan karena memang ini masih kita kaji terkait nanti hasil laporan ini akan kita lakukan setelah (pemeriksaan,red) 3 plus 2 hari dalam proses penanganan pelanggarannya,” ujarnya.

    Yadi menjelaskan, dalam waktu 2-3 hari ini bawaslu akan memeriksa kelengkapan syarat materil dari terlapor. Jika sudah lengkap, kata dia, akan ditindaklanjuti sesuai Perbawaslu nomor 8 tahun 2020.

    “Mulai hari ini sampai rabu (21/10) akan kita kaji dulu isi laporannya kalau misalkan memenuhi syarat materil atau formilnya akan kita masukan register dan dilakukan proses penanganan pelanggaran,” katanya.

    Adapun soal sanksi, Yadi mengakui hal tersebut sesuai unsur yang dilanggar terlapor, kata dia, penjatuhan sanksi akan digelar nanti dalam rapat pleno akhir.

    “Yang jelas ketika (pemeriksaan,red) 3 plus 2 hari itu sudah selesai ya hasilnya nanti kita plenokan,” pungkasnya. (Jen)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri. Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...
    - Advertisement -
    - Advertisement -