More

    Banten Institute Ungkap Persoalan Banten di Era WH-Andika, Ini Catatannya

    Must Read

    Dikabarkan Akan Safari ke Banten, Umat Islam di Tanah Jawara Siap Kawal Ketat Rizieq Shihab

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Forum Persaudaraan Umat Islam Banten (FPUIB) menggelar serangkaian apel akbar persiapan kedatangan Imam besar Front Pembela Islam...

    Datangi Ribuan Massa Pendukung HRS, Walikota Serang Bilang Begini

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ribuan massa Forum Persaudaraan Umat Islam Banten (FPUIB) menggelar siaga apel akbar persiapan kedatangan imam besar Front...

    PSBB Banten Kembali Diperpanjang hingga Desember 2020

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Provinsi Banten kembali diperpanjang selama satu bulan penuh. Keputusan tersebut tertuang dalam...

    SERANG/POSPUBLIK.CO, – Lembaga kebijakan publik Banten Institute (BI) mencatat ada delapan persoalan daerah yang dirasakan selama Wahidin Halim dan Andika Hazrumy menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten.

    “Sampai hari ini kami banyak memiliki catatan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. catatan kami belum semua disampaikan. Tetapi untuk bilang gagal atau tidaknya biarkan publik yang menilai,” ujar Direktur Banten Institute, Charlos Fernandos Silalahi kepada awak saat ditemui di salah satu Kafe di Kota Serang, Selasa, (27/10/2020) malam.

    Charlos menyebut, Kedelapan persoalan itu antara lain pertama, Indeks Demokrasi Indonesia (Per Provinsi 2018-2019) Provinsi Banten yang dirilis BPS Banten mengalami penurunan dari tahun 2018 dengan nilai 73,78 menjadi 72,60 di tahun 2019 (Sumber BPS Agustus 2020).

    Kedua, terkait angka kemiskinan. Angka kemiskinan Provinsi Banten hasil survei sosial ekonomi nasional bulan Maret 2020 sebesar 5, 92 persen mengalami peningkatan sebesar 0,98 point dibanding periode sebelumnya September 2019 sebesar 4,94 persen.

    “Ketiga, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). BI mengungkap, dalam kontek pengangguran di Provinsi Banten sejak tahun 2018 hingga saat ini Banten terus menduduki tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia. Periode Agustus 2019 Banten juga menduduki urutan pertama se-Indonesia dengan tingkat pengangguran 8,11 persen, dan di tahun 2020 juga mengalami urutan pertama se-Indonesia,” katanya.

    Keempat, ujar dia, soal integritas lembaga. Menurutnya, integritas dalam suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan, nilai, metode, ukuran, prinsip, ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan.

    Pada Oktober 2019 lalu, KPK merilis hasil survei penilaian integritas pemerintah daerah, hasilnya Provinsi Banten dengan skor 65,88 menempati urutan ke 15 dari 19 provinsi yang disurvei. Hal ini seharusnya menjadi warning atas program pencegahan korupsi di Banten.

    Kelima, kata dia, BI menyinggung perihal tata kelola keuangan Pemprov Banten yang dinilai tidak transparan. Terlebih, postur anggaran yang belum berpihak kepada kepentingan rakyat menambah catatan BI atas ketidakseriusan pemerintahan di Provinsi Banten.

    “Masih segar dalam ingatan masyarakat ketika kebijakan memindahkan RKUD dari Bank Banten ke Bank BJB menimbulkan kemelut yang luar biasa. Pemindahan RKUD tersebut memicu rush alias penarikan uang oleh nasabah secara masif sehingga berdampak pada kondisi Bank Banten,” paparnya.

    Kebijakan tersebut, dikatakan Charlos, telah melanggar peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah yang disebutkan bahwa RKUD disimpan di bank yang sehat, saat Pemerintah Provinsi menarik RKUD, kondisi Bank Banten belum ditetapkan OJK sebagai bank tidak sehat.

    “Tak berhenti disitu Pemerintah kemudian mengajukan pinjaman uang senilai Rp 800 miliar ke Bank BJB. Hal tersebut tertuang dalam surat nomor 980/934-BPKAD/2020 perihal pemberitahuan kepada DPRD Banten tertanggal 29 April 2020,” ujarnya.

    Lebih lanjut Charlos menjelaskan isi surat tersebut tertuang dalam masa transisi administrasi terhadap pengakuan kas dan untuk menutup defisit cash flow Pemprov Banten akan melakukan pinjaman daerah jangka pendek kepada Bank BJB.

    Namun tak lama berselang Pemerintah Provinsi membatalkan rencana pinjaman daerah jangka pendek tanpa bunga sebesar Rp 800 miliar ke Bank BJB tersebut, pembatalan pinjaman daerah tersebut diduga lantaran tidak ada payung hukum yang mengatur pinjaman tanpa bunga.

    “Dari potret tersebut terlihat inkonsistensi kebijakan keuangan Pemerintah Provinsi Banten yang seperti tidak merumuskan suatu kebijakan dengan landasan hukum yang tepat, kebijakan yang diambil seolah-olah terburu-buru dan terkesan ditutup-tutupi,” terangnya.

    Charlos menerangkan, Pemerintah Provinsi Banten telah mengajukan pinjaman ke PT. SMI (Sarana Multi Infrastruktur) sebesar Rp. 4,9 triliun, pinjaman ini dalam rangka program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) di daerah pasca pandemi Covid-19 melanda Banten.

    “Pada tahap I telah digelontorkan Rp 851,7 miliar oleh PT SMI kepada Pemprov Banten dan akan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2020. Namun herannya dana pinjaman program PEN ini malah digunakan salah satunya untuk pembangunan proyek sport center yang ditangani oleh Dinas Perkim Provinsi Banten senilai Rp 430 miliar,” bebernya.

    BI mengaku heran, terkait korelasi dana pinjaman PEN digunakan untuk pembangunan sport center yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan program pemulihan ekonomi di daerah.

    “Hal tersebut patut diwaspadai bersama untuk menghindari adanya kepentingan kelompok tertentu yang memaksakan pembangunan sport center di tengah Pandemi Covid-19. Seharusnya dana pinjaman teersebut digunakan untuk membangun infrastruktur ekonomi dan pemberdayaan UMKM,” sebutnya.

    Selanjutnya, kata dia, perihal sektor pendidikan yang terjadi pada masa pemerintahan WH-Andika. BI mencatat, pada tahun 2019 pertumbuhan pembangunan manusia di Banten mengalami pelambatan dibanding 2018 dari 0,78 persen menjadi 0,64 persen.

    Padahal, sektor pendidikan harus menjadi fokus utama dalam pembangunan di Provinsi Banten terutama pada dua hal yaitu aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan dan kualitas layanan pendidikan.

    Kata dia, sarana prasarana sekolah, satu kecamatan satu Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) belum juga terealisasi sampai saat ini.

    “Kita disuguhkan pada fakta yang begitu banyak persoalan atas dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan Proyek Pengadaan Lahan untuk SMA/SMK Tahun Anggaran 2017 senilai Rp 40 miliar dan Pengadaan Komputer UNBK pada Tahun Anggaran 2017 sebesar 40 miliar dan Tahun Anggaran-2018 sebesar Rp 25 miliar yang diduga menyeret orang-orang berpengaruh dilingkaran kekuasaan,” sambung mantan aktivis gerakan ini.

    Ketujuh, lanjut Charlos, BI mempersoalkan sektor kesehatan di masa WH-Andika. BI mengungkap janji politik gubernur dan wakil gubernur Banten terkait kesehatan gratis dengan menggunakan KTP. Menurutnya, hingga kini belum terealisasi dengan alasan terhalang oleh regulasi.

    “Hal ini menunjukkan begitu lemahnya kematangan sebuah program. Pemerintahan Provinsi Banten haruslah merubah perspektif bahwa regulasi mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat,” kata Carlos.

    Terkahir, ujar Charlos, BI mengamati dan mencatat terkait kondisi reformasi birokrasi di tubuh Pemprov Banten, hasil asessment yang seharusnya menjadi rujukan dalam pemeteaan pegawai juga tidak terlaksana dengan baik.

    “Kekosongan jabatan kepala sekolah di SMA/SMK serta dibeberapa OPD yang bertahun-tahun dijabat oleh Plt (Pelaksana Tugas) menjadi cerminanburuk atas kinerja aparatur birokrasi,” tandasnya. (Jen)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Dikabarkan Akan Safari ke Banten, Umat Islam di Tanah Jawara Siap Kawal Ketat Rizieq Shihab

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Forum Persaudaraan Umat Islam Banten (FPUIB) menggelar serangkaian apel akbar persiapan kedatangan Imam besar Front Pembela Islam...

    Datangi Ribuan Massa Pendukung HRS, Walikota Serang Bilang Begini

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ribuan massa Forum Persaudaraan Umat Islam Banten (FPUIB) menggelar siaga apel akbar persiapan kedatangan imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq...

    Kapolda Banten: Spanduk Tak Berizin Akan di Turunkan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Kapolda Banten, Irjen Pol Fiandar menegaskan untuk spanduk-spanduk yang dipasang dengan sengaja di daerah Banten dan tidak mempunyai izin akan di turunkan. Dirinya...

    Pangdam III Siliwangi: 1.000 Personil TNI Akan Ikut Amankan Pilkada Serentak

    SERANG/POSPUBLIK.CO - TNI-Polri sudah menyiapkan personil untuk mengamankan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Provinsi Banten. Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto pun...

    Lelang Jabatan Sekda Kota Serang, Syafrudin Tunggu Rekomendasi KASN

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Wali Kota Serang Syafrudin menunggu rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) setelah rangking tiga besar diusulkan. Diketahui, peserta pada lelang jabatan Sekda...
    - Advertisement -
    - Advertisement -