More

    Upah Pekerja Tak Naik, Begini Respon FKSPN

    Must Read

    Ibu dan Anak di Serang Diduga Jadi Korban Pencabulan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Dugaan pencabulan oleh oknum ahli gigi yang berpraktik di sekitar lampu merah Ciruas dilaporkan ke Polres Serang. Dugaan...

    Banser Bantah Terlibat Dalam Deklarasi Penoalakan Habib Rizieq Shihab

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ormas Banser Banten membantah keterlibatan dalam menolak rencana kehadiran pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab...

    Dikawal Aparat, Warga Padarincang Pukul Mundur Alat Berat PLTPB

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ratusan warga Padarincang yang menghalau alat berat perusahaan PT Sintesa Geothermal Banten (PT SBG) atau Pembangkit Listrik...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Pemerintah Pusat secara resmi menyatakan tidak ada kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2021. Keputusan itu tertuang dalam surat edaran Menteri Tenaga kerja RI Nomor: SE M/11/HK.04/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Covid-19.

    Merespon keluarnya surat edaran itu, Ketua Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Kabupaten Serang Muhamad Juhyani, menyesalkan sikap pemerintah yang tidak mengakomodir kepentingan buruh melainkan hanya menguntungkan kepentingan pengusaha.

    Kata Jayani, dengan tidak naiknya upah di tahun 2021, perlindungan terhadap pekerja semkain rentan serta akan menyulitkan daya beli masyarakat.

    “Apakah pemerintah bisa menjamin kebutuhan-kebutuhan yang tercantum dalam 64 komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang akan dibeli oleh kaum buruh harganya tidak naik,” ujar Jayani saat dihubungi lewat sambungan seluler, pada Jumat (30/10/2020).

    Jayani menyebut, ditengah gejolak panas penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja pemerintah justru membatalkan kenaikan upah. Artinya, kondisi ini akan semakin menyulut kemarahan kaum buruh.

    “Pemerintah saat ini sudah tidak lagi peduli terhadap kesejahteraan kaum buruh. Buktinya, sebelumnya juga RUU Cipta Kerja yang jelas-jelas ditolak oleh kaum buruh, mahasiswa bahkan oleh sebagian ormas, tapi tetap saja Omnibus Law di sahkan,” ungkapnya.

    Seharusnya, ujar dia, sikap pemerintah sesuai dengan amanat konstitusi yang tertuang dalam pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Selain itu dalam butir Pancasila sila ke-5 pun ditegaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    “Amanat Undang-undang dan Pancasila bagi kalangan buruh saat ini hanyalah sebatas tulisan,” pungkasnya. (Jen)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Dikabarkan Akan Safari ke Banten, Umat Islam di Tanah Jawara Siap Kawal Ketat Rizieq Shihab

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Forum Persaudaraan Umat Islam Banten (FPUIB) menggelar serangkaian apel akbar persiapan kedatangan Imam besar Front Pembela Islam...

    Datangi Ribuan Massa Pendukung HRS, Walikota Serang Bilang Begini

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ribuan massa Forum Persaudaraan Umat Islam Banten (FPUIB) menggelar siaga apel akbar persiapan kedatangan imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq...

    Kapolda Banten: Spanduk Tak Berizin Akan di Turunkan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Kapolda Banten, Irjen Pol Fiandar menegaskan untuk spanduk-spanduk yang dipasang dengan sengaja di daerah Banten dan tidak mempunyai izin akan di turunkan. Dirinya...

    Pangdam III Siliwangi: 1.000 Personil TNI Akan Ikut Amankan Pilkada Serentak

    SERANG/POSPUBLIK.CO - TNI-Polri sudah menyiapkan personil untuk mengamankan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Provinsi Banten. Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto pun...

    Lelang Jabatan Sekda Kota Serang, Syafrudin Tunggu Rekomendasi KASN

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Wali Kota Serang Syafrudin menunggu rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) setelah rangking tiga besar diusulkan. Diketahui, peserta pada lelang jabatan Sekda...
    - Advertisement -
    - Advertisement -