More

    Aktivis Desak Pansus Lebih Teliti Dalam Penyusunan Raperda RZWP3K

    Must Read

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Aktivis Ikatan Mahasiswa Bojonegara Pulo Ampel, dan Masyarakat Pesisir Serang Utara mendesak Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) agar lebih teliti serta harus melakukan hearing.

    Sebab, beberapa poin yang ada dalam raperda dinilai tidak sesuai dengan kondisi dilapangan.

    “Saat ini kami masih menunggu balasan dari Pansus RZWP3K untuk meminta menerima masukan masyarakat,” ujar Ari Dailami, Ketua PP IKMBP kepada Pospublik.co, Senin (2/11/2020).

    Menurutnya, masih ada pulau-pulau kecil di wilayah pesisir Serang utara yang belum di masukan dalam raperda tersebut.

    “Bagaimana tidak pulau-pulau kecil yang ada di Bojonegara Pulo Ampel tidak ada yang masuk kecuali Pulo Panjang. Padahal pulau-pulau itu kan dari dulu sudah ada bahkan di google maps pun ada tinggal dilihat saja” jelasnya.

    Selain itu, Pangkalan Perahu Ikan (PPI) di Kecamatan Bojonegara semuanya tidak tercatat dalam raperda tersebut. Padahal, daerah Bojonegara merupakan wilayah pesisir yang secara potensial menjadi pondasi ekonomi masyarakat.

    “Wilayah kita kan dibagi menjadi 2 ada wilayah pegunungan dan wilayah pesisir. Wilayah pegunungan sudah di keruk habis dengan pertambangan dengan dasar hukum RTRW Kabupaten Serang,” ucap dia.

    “Masa sekarang wilayah pesisir juga akan dihabiskan reklamasi dengan disahkannya raperda RZWP3K ini, tanpa memberikan akses nelayan ke laut,” tambahnya.

    Ia juga mendorong pemuda lokal untuk melek terhadap Peraturan dan perundang-undangan, karena untuk memajukan potensi daerah dasarnya adalah mengetahui tata kelola wilayah dan proses hukumnya.

    “Saya berharap pemuda dapat berperan dalam mengelola tata kelola dan proses hukum di Kabupaten Serang maupun di Provinsi Banten,” ujarnya.

    Sementara itu, Koordinator Masyarakat Pesisir Serang Utara, Titin Kholawiyah menganggap, plang yang ada di pulau-pulau kecil yang terletak di Bojonegara sudah digantikan dengan plang perusahaan.

    “Nah disini ada pengabaian oleh negara tidak menjaga apa yang ada, ini merugikan masyarakat nelayan,” ujarnya.

    Kedepan, ia berharap negara bisa hadir serta menjaga dan memfungsikan pulau-pulau kecil di Banten seperti sebagaimana mestinya.

    “Itu di RZWP3K saya melihat Pulau Tarahan, Pulau Tanjung Bajo, Pulau Ampel Kecil, Pulau Ampel Besar, Pulau Cikantung, Pulau Kemanisan, Pulau Pusang dan Pulau Kubur tidak masuk sebagai pulau yang perlu dijaga ekosistemnya,” tandasnya. (Jen)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri. Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...
    - Advertisement -
    - Advertisement -