More

    14 Tahun Beroperasi, Klinik Aborsi di Pandeglang Bertarif Rp 2,5 Juta

    Must Read

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten membongkar praktik aborsi ilegal di Klinik Sejahtera terletak di Kampung Cipacung, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang.

    Klinik tersebut sudah 14 tahun beroperasi sebelum dilakukan penggrebekan oleh kepolisian.

    “Keterangan yang kami peroleh dari tersangka NN praktik aborsi ini sudah dilakukan sejak 2006, berarti sudah 14 tahun (berdiri,red),” ujar Kombes Nunung Syaifuddin, Dirkrimsus Polda Banten, usai menggelar pres conference di Mapolda Banten, Selasa (3/11/2020).

    Nunung menyebut, modus klinik selama 14 Tahun menggunakan modus senyap tanpa menawarkan secara terbuka praktik aborsi tersebut.

    “Kalau modus selama ini mungkin karena mereka cukup rapih, hanya pasien-pasien tertentu yang bisa masuk kesana, lokasinya juga masih sepi,” ungkap Nunung.

    Sementara itu, lanjut dia, Klinik aborsi Sejahtera pun memiliki keterampilan tersendiri sehingga warga setempat mudah di kelabuhi atas keberadaan klinik tersebut.

    “Klinik ini tidak terlalu vulgar, orang tidak menyangka bahwa ini klinik aborsi,” katanya.

    Nunung melanjutkan, pasien yang menggunakan jasa aborsi tidak hanya dari wilayah Pandeglang, melainkan dari berbagai daerah. Adapun tarifnya, dipatok dengan kisaran harga Rp 2,5 Juta per sekali aborsi.

    “Untuk pasien ya di seputaran Pandeglang, Lebak dan Serang,” jelasnya.

    Adapun tersangka yang berhasil diamankan diantaranya yakni Seorang Bidan inisial NN (53), asisten bidan E (38) dan pasien usai melakukan aborsi inisial Ry (23). (Jen)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri. Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...
    - Advertisement -
    - Advertisement -