More

    Pemprov Banten Pastikan Distribusi JPS Bakal Dirampungkan Akhir 2020

    Must Read

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    SERANG/POSPUBLIK.CO- Pemerintah Provinsi Banten memastikan pendistribusian Jaring Pengaman Sosial (JPS) tahap kedua bagi masyarakat terdampak Covid-19 di bakal dirampungkan sebelum tahun anggaran 2020 berakhir.

    Demikian dikatakan Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy saat ditemui di gedung DPRD Banten, Curug, Kota Serang, Selasa (3/11/2020) kemarin.

    “Kita usahakan (JPS,red) tahapa kedua ini bisa segera direalisasikan,” ungkapnya.

    Sejauh ini, anak mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah itu menegaskan pemerintah sedang melakukan penyelesaian masalah teknis terkait pendataan masyarakat diperbankan.

    Adapun lembaga perbankan yang bekerjasama dengan Pemprov Banten antara lain Bank BJB untuk wilayah Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, BJB Syariah untuk wilayah Kota Tangerang Selatan, BRI untuk Wilayah Pandeglang dan Lebak serta Bank Banten untuk wilayah Serang dan Cilegon.

    “Kami kemarin sudah selesaikan secara teknis dengan bank-bank penyalur,” ujarnya.

    Andika menjelaskan, rangkaian kerjasama dengan lembaga perbankan sempat tersendat karena masing-masing kabupaten/kota memiliki perbedaan data.

    “Intinya Kerjasama dengan bank-bank penyalur supaya jelas, karena kan per kabupaten/kota itu berbeda-beda,” terangnya.

    Sebagaimana diketahui, Pemprov Banten merencanakan bantuan JPS yang akan didistribusikan kepada 421.177 kepala keluarga (KK), adapun besaran nominalnya bervariatif, diketahui wilayah Tangerang raya sebesar Rp600 ribu sedangkan di lima kabupaten/kota lainnya yakni sebesar Rp500 ribu.

    Kota Tangerang akan mendapat alokasi JPS sebanyak 86.783 KK. Kota Tangerang Selatan sebanyak 22.258 KK, sedangkan untuk Kabupaten Tangerang sebanyak 149.133 KK.

    Selanjutnya, Kabupaten Serang sebanyak 56.100 KK, Kota Serang sebanyak 30.200 KK. Kota Cilegon sebanyak 20.375 KK, Kabupaten Pandeglang sebanyak 44.673 KK, dan Kabupaten Lebak sebanyak 11.655 KK. (Jen)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri. Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...
    - Advertisement -
    - Advertisement -