More

    Kebijakan WH Disoal, Buruh Singgung LKS

    Must Read

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Ketua DPD Banten Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (FSPKEP) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), M Kamal Amrullah menyinggung keputusan Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) yang tidak menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten tahun 2021.

    Kamal menuding, Kebijakan UMP tidak pernah melibatkan serikat buruh di Banten, padahal kedudukan Lembaga Kerjasama Tripartit (LKS) yang melibatkan unsur Apindo, Serikat buruh, dan pemerintah diketuai langsung Gubernur WH sendiri.

    “LKS ini kan ketuanya Gubernur Banten, tapi sampai sekarang belum pernah ketemu (Dialog) soal pengupahan buruh,” katanya kepada Pospublik.co, Kamis (5/11/2020).

    Kamal menegaskan, fungsi LKS merupakan upaya untuk memberikan pertimbangan – pertimbangan tentang ketenagakerjaan di Banten termasuk soal UMP dan PKH.

    “Harusnya keputusan UMP 2021 ini ada komunikasi dulu, diputuskan bersama, ini keputusan upah, PHK, apalagi Omnibus Law. Kita kan harus dialog dulu dengan Gubernur,” ungkapnya.

    Terakhir, Kamal pun mengingatkan Gubernur WH agar membuka ruang dialog seluas-luasnya kepada buruh. Jika tidak, buruh akan menggunakan berbagai cara untuk mendesak Gubernur WH perihal kenaikan UMP 2021.

    “Seorang pemimpin ini harus banyak mendengar saran baik dari Apindo maupun dari serikat buruh,” pungkas Kamal. (Jen)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri. Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...
    - Advertisement -
    - Advertisement -