More

    Kebijakan WH Disoal, Buruh Singgung LKS

    Must Read

    Marinir Kawal Pembongkaran PLTPB, LBH: Negara Abaikan Hak Dasar Rakyat Padarincang

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rakyat Banten menduga ada persoalan besar dalam rangkaian pemaksanaan mobilisasi alat berat PT...

    Ibu dan Anak di Serang Diduga Jadi Korban Pencabulan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Dugaan pencabulan oleh oknum ahli gigi yang berpraktik di sekitar lampu merah Ciruas dilaporkan ke Polres Serang. Dugaan...

    Dikawal Aparat, Warga Padarincang Pukul Mundur Alat Berat PLTPB

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ratusan warga Padarincang yang menghalau alat berat perusahaan PT Sintesa Geothermal Banten (PT SBG) atau Pembangkit Listrik...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Ketua DPD Banten Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (FSPKEP) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), M Kamal Amrullah menyinggung keputusan Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) yang tidak menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten tahun 2021.

    Kamal menuding, Kebijakan UMP tidak pernah melibatkan serikat buruh di Banten, padahal kedudukan Lembaga Kerjasama Tripartit (LKS) yang melibatkan unsur Apindo, Serikat buruh, dan pemerintah diketuai langsung Gubernur WH sendiri.

    “LKS ini kan ketuanya Gubernur Banten, tapi sampai sekarang belum pernah ketemu (Dialog) soal pengupahan buruh,” katanya kepada Pospublik.co, Kamis (5/11/2020).

    Kamal menegaskan, fungsi LKS merupakan upaya untuk memberikan pertimbangan – pertimbangan tentang ketenagakerjaan di Banten termasuk soal UMP dan PKH.

    “Harusnya keputusan UMP 2021 ini ada komunikasi dulu, diputuskan bersama, ini keputusan upah, PHK, apalagi Omnibus Law. Kita kan harus dialog dulu dengan Gubernur,” ungkapnya.

    Terakhir, Kamal pun mengingatkan Gubernur WH agar membuka ruang dialog seluas-luasnya kepada buruh. Jika tidak, buruh akan menggunakan berbagai cara untuk mendesak Gubernur WH perihal kenaikan UMP 2021.

    “Seorang pemimpin ini harus banyak mendengar saran baik dari Apindo maupun dari serikat buruh,” pungkas Kamal. (Jen)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Dikabarkan Akan Safari ke Banten, Umat Islam di Tanah Jawara Siap Kawal Ketat Rizieq Shihab

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Forum Persaudaraan Umat Islam Banten (FPUIB) menggelar serangkaian apel akbar persiapan kedatangan Imam besar Front Pembela Islam...

    Datangi Ribuan Massa Pendukung HRS, Walikota Serang Bilang Begini

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ribuan massa Forum Persaudaraan Umat Islam Banten (FPUIB) menggelar siaga apel akbar persiapan kedatangan imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq...

    Kapolda Banten: Spanduk Tak Berizin Akan di Turunkan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Kapolda Banten, Irjen Pol Fiandar menegaskan untuk spanduk-spanduk yang dipasang dengan sengaja di daerah Banten dan tidak mempunyai izin akan di turunkan. Dirinya...

    Pangdam III Siliwangi: 1.000 Personil TNI Akan Ikut Amankan Pilkada Serentak

    SERANG/POSPUBLIK.CO - TNI-Polri sudah menyiapkan personil untuk mengamankan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Provinsi Banten. Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto pun...

    Lelang Jabatan Sekda Kota Serang, Syafrudin Tunggu Rekomendasi KASN

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Wali Kota Serang Syafrudin menunggu rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) setelah rangking tiga besar diusulkan. Diketahui, peserta pada lelang jabatan Sekda...
    - Advertisement -
    - Advertisement -