More

    WALHI Indonesia Gugat Izin Lingkungan PLTU Jawa 9 dan 10

    Must Read

    Kapolda Banten: Spanduk Tak Berizin Akan di Turunkan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Kapolda Banten, Irjen Pol Fiandar menegaskan untuk spanduk-spanduk yang dipasang dengan sengaja di daerah Banten dan tidak...

    LUIB Kecam Keras Ormas Penolak Kedatangan HRS ke Banten

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Sejumlah organisasi Islam yang tergabung dalam Laskar Umat Islam Banten (LUIB) mengecam keras ormas yang menolak kedatangan...

    Kasus Terkonfirmasi Covid-19 Kota Serang Capai 760 Orang, 20 Orang Diantaranya Meninggal

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Serang kini tembus sebanyak 760 orang, hal itu lantaran setiap harinya...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Indonesia menggugat izin Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa 9 dan 10.

    Mereka menggugat Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten Nomor 570/2/ILH. DPMPTSP/III/2017 tentang Pemberian Izin Lingkungan kepada PT. Indonesia Power.

    Izin itu untuk rencana kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya Unit 9 dan 10 (2 x 1.000 MW) beserta fasilitas penunjangnya di Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan memperoleh nomor perkara 51/G/LH/2020/PTUN.SRG.

    Kuasa Hukum Penggugat Ronald Siahaan mengatakan, sebelum mendaftarkan gugatan, WALHI telah terlebih dahulu mengajukan surat keberatan izin lingkungan PLTU Jawa 9 dan 20 kepada Gubernur Banten, pada 5 Agustus 2020.

    “Namun, surat keberatan tersebut tidak mendapatkan balasan. WALHI selanjutnya mengajukan banding administratif kepada Presiden tanggal 1 September 2020, tetapi banding administratif tersebut juga tidak dibalas oleh Presiden,” ujarnya, Kamis (5/11/2020).

    Menurutnya, gugatan tersebut di layangkan, lantaran pembangunan PLTU Jawa 9 dan 10 dinilai akan memperburuk kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.

    “Di sekitar PLTU Jawa 9 dan 10 dan gagal mematuhi standar emisi terbaru yang telah berlaku sejak 2019,” katanya.

    Ia menuturkan, gugatan tersebut juga untuk kepentingan perlindungan lingkungan hidup dari dampak negatif yang berpotensi ditimbulkan oleh pembangunan dan operasi PLTU Suralaya 9 dan 10.

    “Untuk itu, kami meminta Gubernur Provinsi Banten untuk membatalkan Izin Lingkungan PLTU Suralaya 9 dan 10,” tukasnya. (Rul)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Gelar Refleksi Banten Dikepung Bencana, Kobar: Pemerintah Merusak Ekosistem

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Sejumlah aktivis lingkungan yang terhimpun dalam aliansi kelompok pelajar (Kobar) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Alun-alun Kota...

    Gelar Webitalk, Unbaja Soroti Pembangunan Berkelanjutan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan (HMTL) Unbaja menggelar Webitalk dalam mengkritsi pembangunan yang terjadi di Indonesia, khususnya di Banten. Kegiatan bertajuk 'Menyelaraskan Pertumbuhan Ekonomi...

    Kasus Terkonfirmasi Covid-19 Kota Serang Capai 760 Orang, 20 Orang Diantaranya Meninggal

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Serang kini tembus sebanyak 760 orang, hal itu lantaran setiap harinya kasus positif Covid-19 di Kota...

    Gelar Aksi Kamisan, Aktivis Lingkungan Soroti Dampak Geothermal Padarincang

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Sejumlah pegiat lingkungan menggelar aksi kamisan di depan kampus UIN SMH Banten, Jalan Jendral Soedirman nomor 30, Ciceri, Kota Serang, Banten, Kamis...

    Ribuan Massa Berkerumun di Kota Serang, Syafrudin Ogah Lakukan Swab

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Walikota Serang Syafrudin menegaskan, pihaknya tidak akan melakukan Tes Swab setelah deklarasi ribuan massa forum umat islam bersatu (FPUIB) Banten yang menggelar...
    - Advertisement -
    - Advertisement -