More

    WALHI Indonesia Gugat Izin Lingkungan PLTU Jawa 9 dan 10

    Must Read

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Indonesia menggugat izin Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa 9 dan 10.

    Mereka menggugat Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten Nomor 570/2/ILH. DPMPTSP/III/2017 tentang Pemberian Izin Lingkungan kepada PT. Indonesia Power.

    Izin itu untuk rencana kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya Unit 9 dan 10 (2 x 1.000 MW) beserta fasilitas penunjangnya di Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan memperoleh nomor perkara 51/G/LH/2020/PTUN.SRG.

    Kuasa Hukum Penggugat Ronald Siahaan mengatakan, sebelum mendaftarkan gugatan, WALHI telah terlebih dahulu mengajukan surat keberatan izin lingkungan PLTU Jawa 9 dan 20 kepada Gubernur Banten, pada 5 Agustus 2020.

    “Namun, surat keberatan tersebut tidak mendapatkan balasan. WALHI selanjutnya mengajukan banding administratif kepada Presiden tanggal 1 September 2020, tetapi banding administratif tersebut juga tidak dibalas oleh Presiden,” ujarnya, Kamis (5/11/2020).

    Menurutnya, gugatan tersebut di layangkan, lantaran pembangunan PLTU Jawa 9 dan 10 dinilai akan memperburuk kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.

    “Di sekitar PLTU Jawa 9 dan 10 dan gagal mematuhi standar emisi terbaru yang telah berlaku sejak 2019,” katanya.

    Ia menuturkan, gugatan tersebut juga untuk kepentingan perlindungan lingkungan hidup dari dampak negatif yang berpotensi ditimbulkan oleh pembangunan dan operasi PLTU Suralaya 9 dan 10.

    “Untuk itu, kami meminta Gubernur Provinsi Banten untuk membatalkan Izin Lingkungan PLTU Suralaya 9 dan 10,” tukasnya. (Rul)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...

    Dianggap Extra Ordinary Craem, Akademisi UNMA Desak Polda Banten Usut Pengedar Rokok Ilegal di Lebak Selatan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Akademisi Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Mathla'ul Anwar (UNMA) Banten Ipul Saepuloh, mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Banten untuk mengusut tuntas peredaran rokok Ilegal...
    - Advertisement -
    - Advertisement -