More

    Forum KSP Mendengar Diwarnai Walk Out Mahasiswa

    Must Read

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    SERANG/POSPUBLIK.CO, Forum KSP Mendengar yang digagas Kantor Staf Presiden (KSP) dalam rangka menyosialisasi Undang-undang Cipta Kerja dan Vaksinasi Covid-19 sempat memanas.

    Pasalnya, Kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan mahasiswa di Banten ini ditandai dengan aksi Walk Out dari Mahasiswa Universitas Sultan Ageung Tirtayasa (Untirta).

    Mahasiswa dari Untirta melakukan WO karena menganggap bahwa Undang-undang Cipta Kerja tidak perlu lagi direvisi tapi harus di tolak.

    Meski terjadi WO dan kritikan dari mahasiswa namun kegiatan yang diadakan di Hotel Forbis Cilegon ini tetap berjalan lancar hingga acara selesai.

    “Kita tidak perlu lagi panjang lebar membahas undang-undang cipta kerja, dari pertamanya saja undang-undang cipta kerja itu salah satu metode rezim untuk mendapat dukungan masyarakat,” kata salah satu Mahasiswa Untirta Fairuz Lazuardi kepada awak media, Selasa (10/11/2020).

    Fairuz menegaskan, mahasiswa dan masyarakat saat ini tidak bodoh dan sudah bisa melihat isinya dan secara substansi undang-undang cipta kerja tidak pro terhadap rakyat.

    “Maka sudah tidak ada alasan lagi untuk kita terima, jadi eksklusifitas kita hari ini diundang, ditempatkan di meja ini sudah tidak harus terjadi lagi saya rasa pemerintah lebih baik buka gerbang istana,” ungkapnya.

    Dengan begitu, Fairuz mengecam pemerintah atas pengesahan UU Ciptakerja, bahkan, pihaknya tidak percaya atas Omnibus Law dinilai tidak pro rakyat.

    “Mohon maaf saya rasa saya langsung pamit karena kalau ini diteruskan ini akan menjadi debat kusir, kalau pemerintah serius kita bertemu di depan istana negara,” paparnya.

    Menyikapi WO mahasiswa itu, Tenaga Ahli Utama Staff Presiden Ali Muchtar Ngabalin, mengatakan kritikan dari rekan mahasiswa itu perlu untuk jadi catatan KSP.

    “Karena kami percaya apa yang sedang dilakukan, akan dilakukan dan telah dilakukan, draft itu kan dimunculkan oleh pemerintah kemudian dibahas di DPR,” ujarnya.

    Dengan adanya KSP Mendengar ini kata Ngabalin, merupakan cara yang luar biasa dari KSP, cara yang amat penting untuk menggali informasi yang belum tersampaikan.

    “Ini salah satu cara yang luar biasa dari pak Moeldoko dengan staf presiden, ini cara yang amat sangat penting. Informasi-informasi penting yang belum disampaikan bisa diserap, ini penting untuk membuka ruang,” tukasnya. (Rul)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri. Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...
    - Advertisement -
    - Advertisement -