More

    Kunker di Kota Serang, Komisi VIII Bahas Revisi UU Kesejahteraan Lansia

    Must Read

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Kota Serang. Revisi UU lansia menjadi pembahasan dalan kunker bersama Pemkot Serang itu.

    Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengatakan, UU Nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia sudah 22 tahun belum mengalami revisi, padahal, kondisi saat ini jauh berbeda dengan tahun 1998.

    “Karena lansia ini Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 sudah 22 tahun belum direvisi. Dari sisi umur, UU itu disebutkan usia lansia itu 60 tahun. Apakah tidak sesuaikan, misalkan Dinsos memakai yang dapat bantuan lansia itu 70 tahun, haji 75 tahun,” ujarnya kepada awak media, Rabu (11/12/2020).

    Di Indonesia, ucap dia, untuk menafsirkan lansia masih belum ada kata sepakat. Maka, revisi itulah diharapkan bisa memberikan jawabannya.

    “Mudah-mudahan revisi ini dengan memasukan stakeholder termasuk Kota Serang, akan bisa menyempurnakan pembahasan dengan DPR RI bersama pemerintah,” kata politisi PAN itu.

    Ia juga menyatakan, saat ini lansia masih belum terpenuhi hak-haknya, lantaran perkembangan zaman yang semakin maju, namun UU masih memakai yang lama.

    “Ada 17 hak lansia belum banyak terpenuhi. Sisi sarana prasarana lihat saja di Kota Serang mall aja belum ada yang ramah dengan lansia atau perkantoran dan pemerintahan belum termasuk fasilitas umum,” tuturnya.

    Sementara, Wali Kota Serang, Syafrudin berharap dengan adanya revisi UU lansia dapat dirasa bermanfaat untuk Kota Serang.

    “Kami sambut baik kedatangan DPR RI ke Kota Serang ini. Apa lagi ada niat baik untuk memenuhi hak-hak hidup para lansia,” katanya.

    Selain itu, pihaknya juga mengharapkan ada rumah singgah yang nantinya masuk dalam draft UU lansia.

    “Jadi mudah-mudahan rumah singgah ini ada dalam draft UU. Apabila disahkan mudah-mudahan kabupaten/kota memiliki rumah singgah,” tukasnya. (Rul)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri. Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...
    - Advertisement -
    - Advertisement -