More

    Ini Alasan Pakar Pengupahan Rekomendasikan UMK 2021 Sebesar 1,5 Persen

    Must Read

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Rapat Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov) Banten yang meliputi unsur serikat pekerja, pakar akademisi, serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tak menghasilkan kesepakatan bulat terkait rekomendasi penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2021.

    Rekomendasi UMK yang dihasilkan dari rapat tersebut diwarnai persepsi berbeda unsur buruh menginginkan UMK 2021 rata-rata naik sebesar 3,33 persen, unsur pakar akademisi 1,5 persen, sedangkan Apindo menolak kenaikan UMK 2021.

    Pakar dewan pengupahan Banten, Asep Abdullah Busro memberikan alasan atau dasar pertimbangan perihal rekomendasi UMK 2021 sebesar 1,5 persen.

    Menurut Asep, kenaikan UMK 1,5 persen sebagai jalan tengah sekaligus solusi bagi kedua belah pihak, baik unsur serikat pekerja maupun Apindo yang memiliki kehendak berbeda atas penetapan UMK tersebut.

    “Win-win solution dan keseimbangan serta mempertimbangkan aspirasi baik dari unsur serikat buruh maupun pengusaha maka nilai kenaikan 1,5 persen,” kata dia saat dikonfirmasi, Jumat (13/11/2020).

    “Merupakan nilai yang proporsional dan akomodatif bagi para pihak, bagi perusahaan yang tidak mampu menerapkan upah tersebut dapat mengajukan permohonan penangguhan penerapan upah ke Disnaker,” tambahnya.

    Selain itu, dikatakan Asep, kenaikan 1,5 persen bagi perusahaan yang tidak terdampak Pandemi Covid-19 berdasarkan perhitungan kombinasi antara formulasi perhitungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Upah.

    “Upah ini meliputi variabel nilai Pertumbuhan ekonomi dan Inflasi secara nasional yang dikombinasikan dengan mempertimbangkan dampak ekonomi menurunnya pendapatan perusahaan-perusahaan sebagai akibat adanya wabah pandemi Covid-19,” katanya.

    Adapun soal tuntutan buruh menginginkan UMK naik sebesar 3,33 persen, Akademisi Untirta itu menganggap wajar karena bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan buruh dalam memenuhi kehidupan sehari-hari.

    Namun demikian, Asep menilai tuntutan 3,33 persen terlalu memaksakan sebab tidak mempertimbangkan kondisi perekonomian baik skala lokal maupun nasional

    “Nilai kenaikan 3,33 persen itu saya pikir tidak proporsional dan tidak mencerminkan adanya toleransi terhadap kondisi penurunan pendapatan yang dialami oleh perusahaan yang banyak mengalami kolaps bahkan bangkrut akibat dampak wabah pandemik Covid-19,” tuturnya.

    Terakhir, Asep pun berharap buruh dan pengusaha dapat bersatu serta bersinergi untuk bersama-sama melewati badai penurunan ekonomi akibat wabah pandemi Covid-19 dan melalukan langkah pemulihan ekonomi.

    “Dengan persatuan Insha Allah semua teratasi dengan baik,” pungkasnya. (Jen)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...

    Dianggap Extra Ordinary Craem, Akademisi UNMA Desak Polda Banten Usut Pengedar Rokok Ilegal di Lebak Selatan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Akademisi Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Mathla'ul Anwar (UNMA) Banten Ipul Saepuloh, mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Banten untuk mengusut tuntas peredaran rokok Ilegal...
    - Advertisement -
    - Advertisement -