More

    Kades Cipinang Diduga Gelapkan Insentif Tenaga Keagamaan

    Must Read

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek...

    PANDEGLANG/POSPUBLIK.CO – Sejumlah pemuda yang tergabung dalam aliansi Tandu Reformasi Keadilan Indonesia (TURKI) menggelar aksi demonstrasi di depan halaman DPMPD Kabupaten Pandeglang, Jum’at (13/11/2020).

    Dalam aksinya, mereka menyoroti korupsi insentif tenaga keagamaan alias guru ngaji di Kabupaten Pandeglang.

    Korlap Aksi, Medi Humaedi mengatakan, hampir seluruh pemerintah desa di Kabupaten Pandeglang mengalokasikan anggaran dana desanya untuk insentif tenaga keagamaan atau dikampung lebih dikenal guru ngaji.

    Medi mencontohkan, salah satunya Desa Cipinang, Kecamatan Angsana, kabupaten Pandeglang, yang diduga menggelapkan anggaran tenaga kegamaan.

    Di Desa Cipinang, kata dia, justru tidak semulus yang diharapkan, anggaran untuk Insentif tenaga keagamaan sebanyak 32 orang diduga telah dikorupsi oleh oknum kepala desa dan bendahara desa.

    “Hal itu terbukti lantaran para tenaga keagamaan di Desa Cipinang mengeluh, karena selama 2020 ini mereka belum pernah menerima insentif sepenuhnya, bahkan adapula yang belum menerimanya sama sekali,” katanya kepada awak media saat dikonfirmasi lewat sambungan seluler.

    Dengan begitu, Medi menuntut Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk memberikan insentif tenaga keagaman sesuai standar satuan harga di Desa Cipinang selama tahun 2020.

    “Tangkap serta periksa kepala desa dan bendahara desa di Cipinang yang diduga melakukan korupsi dana insentif tenaga keagamaan,” tegasnya.

    Tak hanya itu, pihaknya mendesak untuk dilakukan Pemeriksaaan terhadap Camat Angsana yang diduga lalai dalam mengemban tugasnya. Mereka pun menuntut untuk segera dilakukan pemeriksaan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) Desa Cipinang.

    “Apabila tidak diindahkan maka kami akan melakukan aksi unjuk rasa susulan dengan jumlah,” pungkasnya. (Jen)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...

    Dianggap Extra Ordinary Craem, Akademisi UNMA Desak Polda Banten Usut Pengedar Rokok Ilegal di Lebak Selatan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Akademisi Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Mathla'ul Anwar (UNMA) Banten Ipul Saepuloh, mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Banten untuk mengusut tuntas peredaran rokok Ilegal...
    - Advertisement -
    - Advertisement -