More

    Tuntut Kenaikan UMK 2021, Buruh Ancam Tarik Dukungan ke WH

    Must Read

    LUIB Kecam Keras Ormas Penolak Kedatangan HRS ke Banten

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Sejumlah organisasi Islam yang tergabung dalam Laskar Umat Islam Banten (LUIB) mengecam keras ormas yang menolak kedatangan...

    Marinir Kawal Pembongkaran PLTPB, LBH: Negara Abaikan Hak Dasar Rakyat Padarincang

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rakyat Banten menduga ada persoalan besar dalam rangkaian pemaksanaan mobilisasi alat berat PT...

    Kades Sukarame Tanggapi Kritikan Warga yang Tanam Pohon Pisang dan Kuburan di Jalan Rusak

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Pasca di kritik oleh puluhan warga Kampung Ciakar, Desa Sukarame, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang terkait jalan rusak...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh (SPSB) Banten memastikan akan terus berjuang supaya ada kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2021.

    Koordinator SPSB Banten Afif Johan mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pengawalan jelang diputuskan oleh Gubernur Banten yang rencananya akan dilaksanakan pada 20 November 2020 mendatang.

    “Kemarin kan sudah ada rapat (rekomendasi UMK 2021,red) di Dewan Pengupahan Provinsi Banten, Nah sekarang bolanya ada di tangan Gubernur, pada prinsipnya dari serikat pekerja tidak ada yang tidak sepakat UMK 2021 itu harus tetap naik, semua semua buruh ingin UMK ini Naik,” katanya kepada Pospublik.co, Senin (16/11/2020).

    Jika Gubernur tidak memenuhi tuntutan buruh yang meningingkan kenaikan UMK 2021 sebesar 3,33 persen, Afif menegaskan seluruh buruh di Banten bakal menggelar serangkaian demonstrasi hingga nyatakan mosi tidak percaya terhadap Gubernur Banten dan menarik dukungan.

    “Manakala Gubernur Banten (Wahidin Halim,red) menghiraukan aspirasi dari kami, ya mohon maaf tidak ada salahnya juga kami menyatakan mosi tidak percaya kepada Gubernur Banten, dan kalau sudah mosi tidak percaya kita letupkan, nah dari internal akan mencabut dukungan kepada Gubernur Banten (Wahidin Halim,red),” ungkapnya.

    Adapun alasan kenaikan UMK 2021 sebesar 3,33 persen, dikatakan Afif, kenaikan UMK 3,33 persen hanya mengikuti kenaikan inflasi serta pertumbuhan ekonomi di Banten.

    “Nah kalau yang UMK 2021 3,33 persen itu sebetulnya kan angka minimal, tapi kalau tuntutan serikat pekerja 8,51 persen,” ujarnya.

    “Kalau yang kita inginkan itu UMK 2021 naiknya 8,51 persen, kenaikan ini kan semuanya mengacu kepada PP 78 Tahun 2015 tentang pengupahan,” paparnya.

    Terakhir, Afif pun mengingatkan Gubernur Banten harus berpihak pada buruh karena kenaikan UMK 2021 merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah.

    “Kita punya hak konstitusional baik menggunakan hak penyampaian pendapat dimuka umum, maupun menggugat SK penetapan UMK 2021 ke pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Negeri, karena ada dugaan perbuatan melawan hukum oleh Gubernur jika tidak menaikan UMK,” tandas Afif. (Jen)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Lelang Jabatan Sekda Kota Serang, Syafrudin Tunggu Rekomendasi KASN

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Wali Kota Serang Syafrudin menunggu rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) setelah rangking tiga besar diusulkan. Diketahui,...

    PAD Kota Serang Tahun 2020 Tak Capai Target

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang tahun 2020 tak mencapai target, lantaran PAD ini hanya mencapai Rp190 miliar dengan target Rp220 miliar....

    Tolak Keputusan Gubernur Soal UMK 2021, Buruh Banten Bakal Gelar Aksi Mogok

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) akan memasifkan sosialisasi penolakan Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten Wahidin Halim, terkait penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)...

    Marinir Kawal Pembongkaran PLTPB, LBH: Negara Abaikan Hak Dasar Rakyat Padarincang

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rakyat Banten menduga ada persoalan besar dalam rangkaian pemaksanaan mobilisasi alat berat PT Sintesa Geothermal Banten (PT SBG)...

    Awasi Anggaran Covid-19 dan Pilkada, KPK Sadap Ratusan Nomor Telepon

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango mengaku, pihaknya saat ini tengah melakukan upaya penyelidikan tindak pidana korupsi (Tipikor) secara tertutup...
    - Advertisement -
    - Advertisement -