More

    Tuntut Kenaikan UMK 2021, Buruh Ancam Tarik Dukungan ke WH

    Must Read

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh (SPSB) Banten memastikan akan terus berjuang supaya ada kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2021.

    Koordinator SPSB Banten Afif Johan mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pengawalan jelang diputuskan oleh Gubernur Banten yang rencananya akan dilaksanakan pada 20 November 2020 mendatang.

    “Kemarin kan sudah ada rapat (rekomendasi UMK 2021,red) di Dewan Pengupahan Provinsi Banten, Nah sekarang bolanya ada di tangan Gubernur, pada prinsipnya dari serikat pekerja tidak ada yang tidak sepakat UMK 2021 itu harus tetap naik, semua semua buruh ingin UMK ini Naik,” katanya kepada Pospublik.co, Senin (16/11/2020).

    Jika Gubernur tidak memenuhi tuntutan buruh yang meningingkan kenaikan UMK 2021 sebesar 3,33 persen, Afif menegaskan seluruh buruh di Banten bakal menggelar serangkaian demonstrasi hingga nyatakan mosi tidak percaya terhadap Gubernur Banten dan menarik dukungan.

    “Manakala Gubernur Banten (Wahidin Halim,red) menghiraukan aspirasi dari kami, ya mohon maaf tidak ada salahnya juga kami menyatakan mosi tidak percaya kepada Gubernur Banten, dan kalau sudah mosi tidak percaya kita letupkan, nah dari internal akan mencabut dukungan kepada Gubernur Banten (Wahidin Halim,red),” ungkapnya.

    Adapun alasan kenaikan UMK 2021 sebesar 3,33 persen, dikatakan Afif, kenaikan UMK 3,33 persen hanya mengikuti kenaikan inflasi serta pertumbuhan ekonomi di Banten.

    “Nah kalau yang UMK 2021 3,33 persen itu sebetulnya kan angka minimal, tapi kalau tuntutan serikat pekerja 8,51 persen,” ujarnya.

    “Kalau yang kita inginkan itu UMK 2021 naiknya 8,51 persen, kenaikan ini kan semuanya mengacu kepada PP 78 Tahun 2015 tentang pengupahan,” paparnya.

    Terakhir, Afif pun mengingatkan Gubernur Banten harus berpihak pada buruh karena kenaikan UMK 2021 merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah.

    “Kita punya hak konstitusional baik menggunakan hak penyampaian pendapat dimuka umum, maupun menggugat SK penetapan UMK 2021 ke pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Negeri, karena ada dugaan perbuatan melawan hukum oleh Gubernur jika tidak menaikan UMK,” tandas Afif. (Jen)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...

    Dianggap Extra Ordinary Craem, Akademisi UNMA Desak Polda Banten Usut Pengedar Rokok Ilegal di Lebak Selatan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Akademisi Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Mathla'ul Anwar (UNMA) Banten Ipul Saepuloh, mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Banten untuk mengusut tuntas peredaran rokok Ilegal...
    - Advertisement -
    - Advertisement -