More

    Budi Rustandi Dorong Pemkot Ambil Alih Pengelolaan Lahan di Kasemen

    Must Read

    Datangi Ribuan Massa Pendukung HRS, Walikota Serang Bilang Begini

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ribuan massa Forum Persaudaraan Umat Islam Banten (FPUIB) menggelar siaga apel akbar persiapan kedatangan imam besar Front...

    LUIB Kecam Keras Ormas Penolak Kedatangan HRS ke Banten

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Sejumlah organisasi Islam yang tergabung dalam Laskar Umat Islam Banten (LUIB) mengecam keras ormas yang menolak kedatangan...

    Tolak Keputusan Gubernur Soal UMK 2021, Buruh Banten Bakal Gelar Aksi Mogok

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) akan memasifkan sosialisasi penolakan Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten Wahidin Halim, terkait...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi dipastikan akan mendorong Pemkot Serang untuk mengambil pengelolaan lahan pertanian produktif milik pemerintah sekitar 376 Ha yang berlokasi di Cangkring, Kecamatan Kasemen Kota Serang.

    Budi menjelaskan, selama kurun waktu beberapa tahun kebelakang pengelolaan lahan tersebut dipegang orang pihak lain.

    Sehingga, hasil dari yang didapatkan dari lahan milik Pemkot Serang tidak masuk kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang.

    Padahal, masyarakat yang menggarap lahan tersebut selalu membayar sewa lahan tersebut tiap tahunnya.

    “Jadi gini. Lahan itu nantinya akan di kelola oleh masyarakat Kota Serang dengan sistem sewa lahan ke Pemkot Serang,” kata Budi kepada awak media, Kamis (19/11/2020).

    Sekema ini, lanjut Budi, akan menguntungkan masyarakat karena sewa lahan sangat murah, tak hanya itu, masyarakat yang menyewa lahan dikhususkan beridentitas KTP Kota Serang.

    “Kan itu bagus bagi masyarakat yang mau bertani yang tidak punya lahan bisa sewa dengan murah ke Pemkot Serang. Kalau ke pihak lain jauh lebih mahal,” lanjut Budi.

    Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kota Serang ini pun menuturkan, mengenai tarif sewa sendiri akan dimusyawarahkan terlebih dahulu antara pemerintah dengan masyarakat. Agar tidak ada yang keberatan.

    “Misal, sewa lahan untuk per hektar nya itu senilai Rp 6 juta per tahun kan lumayan kalau di kalikan 376 Ha berapa yang masuk ke kas daerah. Tapi, tarif itu belum final harus di musyawarahkan dahulu,” tuturnya.

    Tak hanya itu, dikatakan Budi, kedepan lahan ini nantinya akan di kelola oleh Agro Bisnis. Namun, hal itu menunggu rampungnya mengenai aturannya. “kalau Perda Agro Bisnis sudah jadi maka ini langsung akan di kelola oleh BUMD,” tutupnya. (***)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Gelar Refleksi Banten Dikepung Bencana, Kobar: Pemerintah Merusak Ekosistem

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Sejumlah aktivis lingkungan yang terhimpun dalam aliansi kelompok pelajar (Kobar) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Alun-alun Kota...

    Gelar Webitalk, Unbaja Soroti Pembangunan Berkelanjutan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan (HMTL) Unbaja menggelar Webitalk dalam mengkritsi pembangunan yang terjadi di Indonesia, khususnya di Banten. Kegiatan bertajuk 'Menyelaraskan Pertumbuhan Ekonomi...

    Kasus Terkonfirmasi Covid-19 Kota Serang Capai 760 Orang, 20 Orang Diantaranya Meninggal

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Serang kini tembus sebanyak 760 orang, hal itu lantaran setiap harinya kasus positif Covid-19 di Kota...

    Gelar Aksi Kamisan, Aktivis Lingkungan Soroti Dampak Geothermal Padarincang

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Sejumlah pegiat lingkungan menggelar aksi kamisan di depan kampus UIN SMH Banten, Jalan Jendral Soedirman nomor 30, Ciceri, Kota Serang, Banten, Kamis...

    Ribuan Massa Berkerumun di Kota Serang, Syafrudin Ogah Lakukan Swab

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Walikota Serang Syafrudin menegaskan, pihaknya tidak akan melakukan Tes Swab setelah deklarasi ribuan massa forum umat islam bersatu (FPUIB) Banten yang menggelar...
    - Advertisement -
    - Advertisement -