More

    Buruh Menunggu Keputusan UMK 2021

    Must Read

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, Al Hamidi memastikan Jumat besok (20/11/2020) Gubernur Banten akan menerbitkan surat keputusan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 2021.

    Hal tersebut menyusul rekomendasi UMK dari dewan pengupahan provinsi telah diserahkan kepada Gubernur Banten.

    “Hari ini lagi koordinasi sama gubernur (Wahidin Halim,red), asda I, sekda, mudah-mudahan besok sudah rampaung, karena paling telat besok Surat Keputusan UMK 2021 itu dikeluarkan,” katanya kepada awak media saat ditemui di Kota Serang, Kamis (19/11/2020).

    Al menyebut, rekomendasi UMK tidak ada perubahan yakni dari unsur Apindo tetap merekomendasikan UMK 2021 tidak naik, unsur serikat pekerja merekomendasikan naik 3,33 persen, serta unsur pakar pengupahan mengusulkan naik 1,5 persen.

    “Jadi, tinggal pak Gubernur (Wahidin Halim,red) mempertimbangkan bagaiamana nanti dalam rangka kebijakan yang adil,” ujarnya.

    Sementara itu, Presedium Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) Alimin menegaskan, kenaikan UMK 2021 harga mati bagi buruh sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan buruh standar minimal kenaikan UMK 2021 sebesar 3,33 persen sesuai Inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi di Banten.

    “Maka ketika tidak ada kenaikan UMK 2021 itu merupakan sebuah hal sangat ironis dilakukan oleh pemerintahan Gubernur Banten,” ungkap Alimin.

    Hal serupa dikatakan ketua DPD SPN Banten, Intan Indria Dewi, menurutnya, gelagat Gubernur Banten yang selalu menutup ruang dengan buruh akan sulit menaikan UMK 2021, namun apapun alasanya buruh akan terus mendesak agar UMK 2021 tetap naik.

    “Kekecewaan kami bahwa selama ini Gubernur yang selalu dianggap pro mendukung rakyat tapi tidak pernah mau menemui kami sebagai rakyatnya. Terbukti tidak pernah adanya niat baik dari Gubernur terhadap kami,” tegasnya.

    Apabila UMK 2021 tidak naik, Intan mengaku akan melakukan pernyataan bersama seluruh pimpinan serikat buruh untuk menarik surat mandat terhadap Gubernur Banten.

    “Ini adalah sikap buruh yang ada di Banten,” pungkasnya. (Jen)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...

    Dianggap Extra Ordinary Craem, Akademisi UNMA Desak Polda Banten Usut Pengedar Rokok Ilegal di Lebak Selatan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Akademisi Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Mathla'ul Anwar (UNMA) Banten Ipul Saepuloh, mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Banten untuk mengusut tuntas peredaran rokok Ilegal...
    - Advertisement -
    - Advertisement -